
Gresik, Investigasi.today – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses pertama tahun ini, digelar DPRD Gresik, Senin (20/3/2023) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, didampingi Ketua DPRD, Much Abdul Qodir, dan Wakil Ketua, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan.
Meski tak menyalahi aturan, dari 7 fraksi DPRD Gresik, yakni F-PKB, F-Gerindra, F-Golkar, F-PDIP, F-Nasdem, F-Demokrat, dan F-AP, hanya Fraksi Gerindra yang membacakan laporan. Sementara 6 fraksi lain hanya menyerahkan (disampaikan) laporan hasil reses kepada pimpinan DPRD.
Saat membuka rapat paripurna, Nur Saidah menyampaikan bahwa, penyampaian laporan hasil reses mengacu tata tertib (Tatib) DPRD Gresik Nomor 1 tahun 2019 Pasal 19, bersifat wajib.
“Penyampaian laporan hasil reses bisa disampaikan atau dibacakan,” ucap Nur Saidah.
Sementara itu, juru bicara (Jubir) Fraksi Gerindra, Muhammad Zaifudin menyatakan, anggota Fraksi Gerindra dalam reses I mendapatkan beberapa permasalahan. Baik itu, berkenaan dengan kerja Anggota DPRD maupun pemerintah daerah.
Diantaranya; dampak pembangunan jalan nasional Surabaya – Babat di sekitar Kecamatan Duduksampeyan, urukan proyek jalan menimbulkan debu yang sangat mengganggu.
“Akses jalan alternatif tidak dipikirkan oleh pelaksana proyek pembangunan, sehingga mengurangi penghasilan warga di área proyek,” ucapnya.
“Hingga saat ini, kelangkaan pupuk terjadi di Gresik, padahal petani sawah dan petani tambak sangat membutuhkannya,” lanjutnya.

Selain itu masih banyak tukang parkir liar dan tidak ada pengaturan yang baik, sehingga mengakibatkan macet di mana-mana. “Untuk itu, perlu dilakukan kajian bagaimana sebaiknya menangani tukang parkir agar bisa lebih baik,” tuturnya.
Zaifudin berharap, hibah-hibah untuk tempat ibadah lebih ditingkatkan dan diperhatikan. Pokir – pokir dari bantuan keuangan harus disesuaikan RPJM Desa masing-masing.
Untuk bantuan UMKM bagi pemilik usaha kecil menengah tidak dirupakan dengan barang tapi berupa dengan uang agar bisa menyesuaikan kebutuhan kegiatan UMKM.
“Pelayanan rumah sakit yang masih belum maksimal, contoh masih banyak warga Gresik yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, juga menjadi temuan kami saat reses,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk memecahkan persoalan tersebut, perlu adanya sinergitas yang terintegrasi data pembangunan antara eksekutif dan legislatif, mulai dari RT/RW hingga kabupaten, sehingga terdata base dengan rapi (big data) dan bisa dijadikan pegangan untuk pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
“Jika sinergitas yang terintegrasi dapat dilakukan, maka pembangunan di Kabupaten Gresik dapat merata dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Nasdem Musa menyayangkan, banyak anggota DPRD Gresik yang tak hadir dalam rapat paripurna.
“Kami menyayangkan teman-teman banyak yang tak hadir paripurna. Padahal, paripurna ini urgent untuk penyampaian hasil serap aspirasi masyarakat,” tandasnya. (Slv)


