Surabaya, Investigasi.today – Pemerintah Kota (pemkot) hingga kini terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya.
Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan nampaknya sudah menunjukkan hasil positif untuk menekan angka kemiskinan.
Pada Selasa (21/11), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menjelaskan bahwa angka kemiskinan turun signifikan.
Untuk itu, pemerintah pusat memberikan dana insentif fiskal dengan total Rp 6,4 miliar (22/11).
Febrina mengungkapkan jika menurut data, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya berkurang dari 152,49 ribu jiwa atau 5,23 persen pada 2021, menjadi 138,21 ribu atau 4,72 persen pada 2022, dan 136,37 ribu jiwa 4,65 persen pada 2023.
Dia juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya turut menurun. Pada 2020 tercatat 1,2 persen, kemudian di tahun 2022 angka tersebut turun menjadi 0,8 persen.
“Jumlah penduduk miskin ekstrem telah berkurang dari sekitar 35 ribu menjadi sekitar 23 ribu orang selama kurun itu,” ucap Febrina.
Persoalan kemiskinan kini tetap menjadi prioritas Pemerintah Surabaya. Targetnya angka kemiskinan ekstrem akan menurun di tahun depan.
Dana insentif fiskal yang telah diberi pemerintah pusat akan digunakan guna percepatan menekan persoalan tersebut.
“dengan sejumlah kebijakan intervensi yang tepat sasaran ini menjadi semangat kami untuk terus berinovasi ke depannya,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Surabaya optimis mampu mencapai predikat bebas kemiskinan ekstrem. Hal ini seiring dengan dilakukannya berbagai program yang telah dikeluarkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi seperti program padat karya hingga job fair.
“Kemarin Reg Sosek sudah jalan, hasilnya juga sudah terlihat ada perbedaan. Kemudian ada padat karya, tidak hanya memberikan bantuan sosial berupa uang, tapi bagaimana pemkot berupaya menyejahterakan masyarakat yang mengikuti program itu,” ujar Febrina.
Penekanan angka kemiskinan harus komprehensif, sebab banyak variabel dalam persoalan itu. Penyelesaiannya pun harus bertahap seperti dari hulu ke hilir.
Pemkot akan menyiapkan 23 jenis usaha dan melakukan pengembangan program aplikasi e-peken. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin (gakin).
Artinya pemkot akan mendukung pengembangan usaha toko kelontong dan mengadakan job fair yang menghubungkan langsung pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengungkapkan dukungannya terhadap upaya Surabaya dalam pemanfaatan aset pemkot. (Laga)
