GRESIK, investigasi.today – Mestinya mulai tahun 2018 ini, seluruh desa di Kabupaten Gresik sudah melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
Sebagai persyaratan pencairan dana desa, alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bantuan keuangan lainnya. Wajib menggunakan APBDesa hasil cetak (print out) aplikasi Sisakeudes.
Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Gresik malalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Indah Sofiana saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti oleh para Kepala Operator Keuangan Desa dari 330 Desa se Kabupaten Gresik, Senin (25/6/2018).
Acara yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja tersebut dibagi dalam beberapa tahap yang tiap tahap diikuti oleh sekitar 100 orang operator.
Namun demikian, sampai saat ini dari 100 orang aperator siskeudes yang hadir, tak satupun yang mengaku bahwa telah melaksanakan pekerjaannya melalui aplikasi siskeudes ini.
Untuk itu, Indah Sofiana yang saat ini sebagai PLT Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa berharap agar Bintek yang dilaksanakan sampai beberapa hari kedepan ini bisa memberikan pengetahuan dalam melaksanakan seskaudes.
“Semua anggaran desa berasal dari APBN dan APBD. Oleh sebab itu semuanya harus mematuhi pengelolaannya sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku. Hindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya” tegas Indah Sofiana saat membacakan sambutan Bupati.
Dia juga meminta kepada para operator untuk memahami dan menggunakan aplikasi Siskeudes dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam mengoperasuikan aplikasi tersebut.
“Jangan lupa dalam mengelola anggaran desa agar membuka ruang partisipasi aktip masyarakat. Memprioritaskan untuk biaya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Serta membuat laporan setiap semester. Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat, untuk itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan” urainya.
Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa instruktur dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan Jawa Timur. (Kamajaya)
