Jember, Investigasi.today – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membentuk Satuan Tugas Penanganan Stunting atau Tengkes dengan melibatkan 17 organisasi perangkat daerah (OPD). Penuntasan tengkes melibatkan pengusaha mikro kecil menengah.
OPD itu antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
Bupati Hendy Siswanto mengatakan, problem tengkes harus ditekan sekecil mungkin. Mengawali penanganan tengkes, dia memerintahkan pendataan dan pengukuran kembali semua bayi di Kabupaten Jember.
Hendy ingin memastikan seberapa jauh validitas hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) milik Kementerian Kesehatan yang menyebutkan prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Jember mencapai 34,9 persen.
Informasi yang diterima beritajatim.com, ada kurang lebih 170 ribu sasaran yang diukur dan ditimbang kembali. “Apa yang dilakukan bupati ini bagus. Saya mendapat informasi sudah ada penimbangan sekitar 70 ribuan bayi. Di situ diklasifikasikan berapa bayi yang stunting, bayi yang menuju stunting, atau bayi yang sudah ideal,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi, Jumat (17/2/2023).
Ayub menyarankan pendataan ini diselesaikan tuntas. “Sampai pada titik yang betul-betuk fix, agar Jember punya data yang benar. Seluruh bayi ditimbang saja. Tinggal bagaimana bupati menyediakan fasilitas untuk kader posyandu dan PKK,” katanya.
Ayub hanya meminta agar honor para kader posyandu yang selama ini berada di garis terdepan penanganan tengkes tidak tertahan. “Kader-kader posyandu ini yang paham tempat masing-masing: berapa sih warga yang miskin, apakah kira-kira warga ini mengalami stunting atau tidak,” katanya.
Menurut Ayub, dengan pendataan menyeluruh, pemerintah daerah bisa memetakan wilayah-wilayah yang mengalami tengkes. “Kita tidak mau berdebat apakah survei (Kementerian Kesehatan) valid atau tidak. Tapi kan jadi perbandingan: semakin banyak orang yang turun dan mengambil data, kan lebih bagus, ketimbang sampelnya sedikit,” katanya.
DPC PKB Jember ingin mempertemukan Bupati Hendy dengan Nur Yasin, legislator DPR RI, yang selama ini berada di komisi yang membidangi kesehatan. “Kira-kira apa program yang bisa dikolaborasikan antara pemerintah pusat dan kabupaten,” kata Ayub.
Ayub menilai kabar mengenai tingginya angka tengkes di Jember harus dianggap sebagai kritik terhadap Pemkab Jember. “Ini jadi bahan bersama untuk bahu-membahu, melepaskan ego. Yang pentingnya programnya apa untuk penanganan stunting,” katanya. (Iskandar)
