TANJAB TIMUR JAMBI, Investigasi. Today – Rapat Penyusunan Program Kerja Tahunan, Komisi Penyuluh 2019, yang di laksanakan di Aula Gedung Kantor Bersama, Perkantoran, Bukit Benderang, Kamis (25/04/2019) lalu.
Dihadiri Sekretaris Komisi Penyuluh Provinsi Jambi, Ir Yurselly, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sunarno, SP, Kadis Bunak ( Perkebunan Peternakan ) Ir Rajito, Kabid Penyuluhan serta Anggota Komisi Penyuluh Pertanian, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ketua Komisi Penyuluh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mahrup, dalam sambutannya mengatakan, ” pada hakekatnya Penyuluh tetap berkomitmen, berkontribusi memajukan pertanian di Tanjung Jabung Timur dan apa yang kita rumuskan bersama betul betul permanen yang berdampak positif terhadap penguatan ekonomi kerakyatan yang ada.
Dan kinerja kedepan, tentu tidak terlepas dari penganggaran, berdasarkan rumusan yang kongkrit, kita ajukan ke Pemerintah,” harap Mahrup.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Penyuluh Pertanian ( KPP ) Provinsi Jambi, Yurselly menyatakan, ” Penyuluh Tanjung Jabung Timur, tampak eksis dan kompak, dan berharap para Penyuluh dapat memposisikan diri dengan Pemerintah dimana Penyuluh hadir ditengah masyarakat memperkuat pengembangan pertanian yang ada, Yang paling di utamakan, berikanlah kata yang sehat kepada petani, serta sangat mengharapkan dukungan sepenuhnya dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, “kata yurselly.
Rapat Komisi Penyuluh yang berlangsung sehari penuh itu, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura maupun Disbunak, serta Komisi Penyuluh, sepakat dalam keputusan rapat untuk acuan rumusan kinerja tahun 2020 mendatang, didasari pertimbangan penganggaran dan terkait Sumber Daya Manusia ( SDM ),” jelas Sunarno.
Berkembang, pada sesi tanya jawab terungkap bahwa Dinas Peternakan sangat krisis ( nihil ) tenaga Penyuluh Peternakan.
Diketahui, penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan adalah suatu upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan, penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan persepsi dalam satu arah, kita yang ada adalah tenaga kesehatan hewan (Keswan), ” ungkap Rajito.
Ditempat terpisah, Kadis KKP Tanjung Jabung Timur, Drs Ibnu Hayat, mengatakan, ” bahwa pihaknya, berdasarkan survei dari kementrian ada 10 orang Penyuluh 4 PNS dan 6 PPL yang pembiayaannya, dibebankan dari kementrian KKP, dan menurutnya tenaga penyuluh yang dimaksud belum memenuhi standar dari jangkauan luas wilayah kerja, “kata Ibnu Hayat. (Bahar Suro).
