Mojokerto, Investigasi.today – Untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan teknis dalam pembakuan nama rupabumi, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Bagian Pemerintahan menyelenggarakan sosialisasi PP No.2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Mojokerto dengan narasumber Kabag Pemerintahan Pemprov Jawa Timur Dwi Mardiana.
Pada sosialisasi diselenggarakan pada Senin (8/11) lalu di Ruang Sabha Mandala Madya Kantor Wali kota Mojokerto, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa sosialisasi ini adalah untuk menjalankan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan pada pasal 48 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa kebijakan pembakuan nama rupabumi wajib dijalankan oleh pemerintah di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan pembakuan nama rupabumi yang merupakan program nasional guna menjadi sumber informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan serta membantu kerjasama diantara organisasi lokal, nasional dan internasional baik administrator pemerintahan, swasta, pembuat peta, akademisi, penyedia informasi, maupun masyarakat luas.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pembakuan nama rupabumi merupakan langkah strategis, mengingat nama rupabumi merupakan suatu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain.
Dan pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk membuat kesamaan pemahaman mulai dari penulisan, pengejaan, pengucapan, dan penginformasian suatu unsur rupabumi yang meliputi arti nama, sejarah nama, letak wilayah administrasi dan posisi geografis yang jelas.
Kepada para peserta sosialisasi Ning Ita berpesan agar senantiasa mengupgrade kapasitas diri. Sehingga bisa memeberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat juga agar bisa menyelenggarakan pemerintahan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. (Yanto)
