Jakarta, Investigasi.today – Partai NasDem merespons dingin terkait dipanggilnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto ke Istana untuk menjadi salah satu calon menteri kabinet Joko Widodo. NasDem juga mengaku siap
menjadi mitra kritis di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan “jika semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi checks and balances dan penyambung aspirasi rakyat?” ungkapnya, Senin (21/10).
Irma menambahkan bahwa partainya tidak akan meninggalkan Jokowi, hanya saja NasDem siap berperan sebagai ‘mitra kritis’ di dalam koalisi. “Komitmen kami mendukung Jokowi tidak akan berubah, tepatnya kami akan menjadi mitra kritis”, tandasnya.
Menangggapi sikap yang diambil Partai Nasdem tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai setiap partai politik (parpol) memiliki kewenangan dan platform politik yang berbeda-beda.
“Ya ndak apa-apa, sebab setiap partai punya platform politik masing-masing,” ucapnya kepada wartawan saat berada di Gado-Gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/10)
Hasto menambahkan setiap partai politik yang berada di dalam pemerintah memiliki sopan santun dalam menjalankan koalisi dan sikap kritis memang diperlukan dalam proses demokrasi. “Sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, kita punya fatsun (sopan santun) di dalam menjalankan posisi politik. Namun, sikap kritis memang diperlukan karena demokrasi memang memerlukan kritik,” tuturnya.
Meski demikian, Hasto juga mengaku telah mendengar komitmen NasDem bahwa akan menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet.
“Saat bertemu dengan semua ketua umum partai, Bapak Surya Paloh berkomitmen untuk menghormati hak prerogatif dari presiden tersebut. Karena inilah konstitusi kita,” tegasnya. (Ink)
