Jakarta, investigasi.today – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.
Menteri Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat.
Presiden Prabowo, dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, memerintahkan Menteri Bahlil untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan, salah satunya adalah penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang akan diperuntukkan bagi sekolah dan desa-desa.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan (program) 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3).
Dalam rangka mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan tersebut, Presiden Prabowo membentuk satgas percepatan transisi energi dengan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya.
Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.
“Sudah tentu orientasinya ini adalah transisi energi bisa kita lakukan lebih cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD atau diesel ke PLTS, maka itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” tambah Bahlil.
Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil.
Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Tidak hanya percepatan pembangunan PLTS, lanjut Bahlil, Presiden Prabowo juga meminta dirinya mengoptimalkan konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.
Secara bertahap, pemerintah akan mengonversi 120 juta sepeda motor dalam waktu 3 hingga 4 tahun mendatang.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” sebut Bahlil. (Ink)
