Majalengka, Investigasi.today –
Pejabat mana yang tidak mau masuk ke jenjang eselon II atau I. Semua pejabat birokrasi pasti mengharapkan karirnya mencapai tingkatan tertinggi yang diinginkannya. Paling tidak di era otonomi daerah seperti sekarang ini para pejabat daerah harus mencapai jenjang karir di eselon II baik sebagai kepala dinas atau jabatan setara lainnya. Keharusan itu berawal dari keinginan dan harapan atas cita-cita para birokrat.
Keinginan dan harapan untuk mencapai jenjang karir tentunya harus didukung dengan kinerja yang bagus, disiplin dalam bekerja, patuh atau loyal pada atasan, punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaan yang diembannya dan yang pasti bisa menunjukkan prestasi.
Akan tetapi semua itu tidak menjamin. Saat ini di Kabupaten Majalengka ada beberapa pejabat birokrasi senior yang karirinya jalan di tempat meski mereka dikenal punya kriteria tadi. Sebut saja nama-nama seperti Asep Rukanda yang sekarang menjabat Sekretaris Kasatpol PP merupakan birokrat senior yang sudah tertinggal oleh rekan-rekannya bahkan atasannya saat ini adalah rekannya saat masih barengan menjabat camat. Ada nama lainnya yang senior seperti Heri Pribadi. Heri mengaku pasrah karena sebentar lagi akan pensiun. Lalu ada nama Ucu Sumarna, Atomi, Swasono Pramono DJ, dan Maman Suparman. Mereka yang disebut tadi sama-sama senior tapi belum kunjung naik jenjang eselonnya. Sementara itu, Swasono Pramono DJ tampak lebih kalem menyikapi masalah mandegnya karir beberapa birokrat senior. Menurut Swasono, selama ini tidak ada masalah buat dirinya dan tidak berdampak buruk untuk aspek psikologisnya. Ia menyatakan menghormati sistem yang sedang berjalan namun ia berharap agar sistem penempatan jabatan benar-benar dilakukan secara adil dan transparan dengan mengacu pada aturan yang ada. “Mau lelang jabatan juga tidak masalah, yang penting sesuai dengan aturan yang ada… !” ujar Swasono yang akrab disapa Pak Pram ini.
Berbeda dengan Atomi, sudah lima tahun terakhir ini masih tetap menduduki jabatan sekretaris Kepala Dinas Sosial. Karir Atomi berkutat di tingkat sekdis hingga akhirnya banyak terlewati untuk masuk eselon II. “Saya merasa masih banyak kekurangan sehingga keinginan untuk naik eselon II hanya sebatas harapan….!” ujar Atomi.
“Secara pribadi saya tidak punya masalah tetapi saya yakin pimpinan mungkin punya alasan lain…!” imbuhnya, sehingga ia sampai saat ini karirnya masih jalan di tempat alias tidak naik-naik.
Sementara itu. Asep Rukanda seperti halnya Atomi, merasa manusiawi ketika Ia merasakan ada sesuatu yang menyedihkan dalam dirinya. “Atasan saya sekarang ini satu level dengan saya tapi tidak apa-apa. Namanya juga tugas. Harus menerima ditempatkan di manapun, tapi wajar kalau pada akhirnya keluar uneg-uneg seperti ini…!” ujar Asep Rukanda di kantornya.
Menurut salahseorang sumber Investigasi yang tidak mau disebutkan namanya, masalah jenjang karir di lingkungan birikrasi tentunya harus secara strategis dan politis. Jika tidak sefaham maka akan terjadi kendala. Harus satu visi dan misi. Masalah kualitas urusan berikutnya. Menurut sumber itu, karir birokrat berbeda dari karir militer Adapun adanya gonjang-ganjing akibat masalah tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya, kata sumber itu, targetnya adalah melanggengkan sistem.
Menurutnya, politik akan mempertahankan kekuasaan. Teknokrat akan membangun. Sejak dahulu pun jenjang karir tidak terlalu diperhatikan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Atomi. Masih menurut sumber tadi, jenjang karir masih kalah oleh jenjang kedekatan dan loyalitas. Masalah kualitas urusan berikutnya.
Sumber itu juga mengatakan para kepala daerah di mana pun tidak akan mau mengangkat orang-orang yang hebat untuk duduk di jabatan-jabatan strategis karena akan berpotensi sebagai pemimpin sebab birokrat yang berkualitas nantinya susah loyal maka para birokrat yang mengandalkan loyalitas yang menjadi prioritas untuk lebih dahulu mendapatkan promosi jabatan terlepas dari bermasalah atau tidaknya sosok-sosok yang loyal itu.
Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yayan Sumantri memberi pernyataan mengenai adanya beberapa pejabat yang mandeg karirnya. Yayan Sumantri menyebutkan bahwa penentuan pangkat dan jabatan berdasarkan pada kinerja dan penilaian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang paling utama yaitu kinerja seluruh aspek harus baik selama dua tahun berturut-turut. Masa kerja dalam golongan juga harus terpenuhi. Promosi jabatan itu berkaitan erat dengan kepercayaan.”Meskipun semua aspek syarat dan ketentuan sudah terpenuhi tapi tidak ada jaminan karena formasi yang tersedia jumlahnya terbatas..!” ujar Yayan Sumantri.
Menurut Yayan Sumantri, bukan berarti yang belum promosi ke eselon II itu belum dipercaya. Apabila ternyata semuanya baik maka senioritas menjadi patokan. “Bobot utama itu pada kompetensi dan syarat jabatan…!” kata Yayan.
Yayan Sumantri sebenarnya mengakui bahwa salahsatu kelemahan pemerintah pusat dan daerah yaitu belum memiliki pola karir yang baku. “RPP tentang standar jabatan dan pola karir saat ini sedang digodok…!” ujarnya.
Mengacu pada referensi dari artikel Turiman Fachturachman Nur bertajuk memahami merit sistem dalam promosi jabatan terbuka pada tataran birokrasi di daerah berdasarkan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak (top level bureaucrats), level menengah (middle level bureaucrats), maupun level pelaksana (street level bureaucrats). Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis. Pada tataran menengah, keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin harus dijabarkan dalam keputusan-keputusan operasional dan selanjutnya ke dalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksana di lapangan (street level bureaucrats). (E.Suhendar)
