Jakarta, Investigasi.today – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakselerasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui pemanfaatan teknologi Building Information Modelling (BIM).
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di IKN, harus mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Bukan hanya sumber daya yang sudah lama dikenal dan digunakan, tetapi juga sumber daya baru yang dihasilkan dari interaksi dan kolaborasi antara budaya dan teknologi.
”Tentu salah satunya yang kita mulai kenal dan dimanfaatkan adalah sumber daya dalam BIM akan mempermudah koordinasi, integrasi, efisiensi, dan pengendalian pelaksanaan konstruksi,” ujar Zainal Fatah saat menyampaikan sambutan dalam BIM Innovation Conference 2022 di Jakarta, Kamis (24/11).
Menurut Zainal, BIM bukan cuma aplikasi atau pengoperasian komputer tetapi representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu bangunan. BIM merupakan suatu metodologi digital yang memanfaatkan data ke dalam sebuah model.
”Dengan memanfaatkan data digital sebagaimana kondisi fisik sebenarnya, proyek dapat mengidentifikasi risiko dengan optimal,” tutur Zainal Fatah.
Adapun keuntungan implementasi BIM, menurut dia, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui koordinasi antar pemangku kepentingan konstruksi, proses desain dan konstruksi menjadi lebih ramping (lean) dan transparan, akurasi dalam perhitungan. Dengan begitu, bisa menghindari kesalahan-kesalahan selama perencanaan hingga pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan lebih cepat.
Saat ini Kementerian PUPR sedang melaksanakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia yakni pembangunan IKN. IKN Nusantara dibangun dengan konsep kota pintar atau smart forest city.
”Oleh karena itu, pembangunan IKN akan menjadi upaya transformasi berbangsa dan bernegara, bermukim, bekerja, melakukan mobilisasi, dengan tetap melestarikan lingkungan,” ucap Zainal Fatah.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara Nusantara. Perintah Presiden RI untuk memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
Berdasar Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki peran sebagai WP Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP (Wilayah Perencanaan) yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, dan Sub-WP 1C. (Ink)
