Surabaya, investigasi.today – Kegiatan rapat koordinasi bersama penyidik Polri dan PPNS TH 2017 dibuka oleh Gub jatim H. Soekarwo mengambil tema “Kita ciptakan sistem penegakan hukum yang prosedural, profesional, transparan dan akuntable melalui sinergitas antara penyidik polri dan PPNS di jajaran Polda Jatim” bertempat di hotel singgasana, Jumat (3/11).
Hadir dalam acara tersebut Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Wahyu Hidayat dan Kajati Jatim yg diwakili oleh Aspidum. Hadir pula para pejabat utama polda jatim. Adapun peserta Rakor sebanyak 150 orang.
Dalam sambutannya Soekarwo Gubernur Jatim menyampaikan bahwa kegiatan ini sagat baik untuk menyamakan visi misi dalam segala permasalahan hukum di jatim, utamanya pilkada yang akan datang (2018).” Selama kegiatan tiga hari diharapkan para perserta bisa mendapatkan ilmu yang bisa digunakan untuk penyidikan,” kata
Lebih lanjut disampaikan Pakde Karwo, untuk menjaga stabilitas keamanan melalui Pembinaan teritorial atau Binter, peran serta para Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat besar. Sehingga stabilitas jatim aman terkendali yang ujungnya bisa menambah inkam pendapatan daerah.” Sinergitas TNI dan Polri bisa membuat stabilitas keamanan Jatim terjaga, dampaknya Lebih luas lagi berimbas iklim usaha masyarakat jatim meningkat. Jatim surplus 3 macam perdagangan yakni farmasi, perhiasan, dan makanan,” jelasnya.
Ditambahkan oleh dia, sebagai wilayah lumbung pangan Indonesia, wajib pula diperhatikan di pertanian. Masih adanya masalah penyimpangan pupuk, membuat para petani kadang susah mendapatkan pupuk. Juga tak kalah peliknya permasalahan buruh, problem setiap menjelang Nopember.” Dimana setiap tahun pasti demo upah minimum. Kesemuanya tadi bila terjadi masalah maka diperlukan penyidikan. Untuk itu rakor bersama ini bisa membuat para penyidik PPNS, polisi dan kejaksaan bisa bersinergi,” uacpnya.
Sementara arahan Kapolda kepada peserta Rakor, banyak faktor permasalahan yang penanganya bisa dilakukan oleh penyidik di luar kepolisian. Yang jadi perhatikan permasalahan pada PPNS rumah tahanan, dimana sumberdaya manusia penerimaan sipir baru yang masih belum terlatih.” Diharapkan Menkumham bisa segera membuat kebijakan yang strategis,” kata kapolda.
Penangnan permasalahan lingkungan yaitu pembangunan pabrik di lahan subur. Juga permasalahan limbah dengan semakin banyaknya pabrik baru. Sekarang ini banyak kasus limbah yang perlu ditangani. Hal itu membuat polri khususnya Labfor dan reskrim harus lebih aktif melakukan pembinaan dan penegakan hukum.” Antisipasi agar tidak terjadi masalah limbah. Karena kalau sudah terjadi kasus limbah. Untuk memulihkan alam yang rusak sangatlah dan biaya yang besar,” terang kapolda.
Kapolda juga mengatensi permasalahan ekspor benur ke luar negeri. Tapi para pelaku sekarang ini menggunakan modus baru. Yaitu dengan membudidayakan benur, lalu beralasan akan dikirim kelain daerah yang ternyata diekspor.
Permasalagan rokok tanpa cukai harus dilakukan secara bersama pula dalam pengawasannya. Secara teknisn akan dilakukan oleh Reskrimsus. Diakhir arahannya Kapolda berharap rakor ini hrs dibicarakan sampai tingkat wilayah.” Rakor ini harus bisa sampai ke tingkat wilayah, karena kalau dikit dikit propinsi yang melakukan bisa habis waktunya untuk wira wiri,” tegas Kapolda. (lam/pril)
