BANYUWANGI, investigasi.today – Keberadaan Brigade dengan personil berjumlah puluhan orang yang selama ini “Mangkal” di kantor pemerintah Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sarat dengan berbagai macam kecaman karena dinilai kinerja Brigade tersebut tidak sesuai dengan aturan.
Menurut warga, “Pembagian bantuan seperti raskin maupun yang lain sekarang ditangani oleh Brigade, terus Brigade itu apa kapasitasnya?, antara hak dan kewajiban sudah keliru, seharusnya bantuan seperti raskin yang menangani RT & Kepala Dusun bukan Brigade”, terang warga.
Selain itu, warga juga menilai penyelenggaraan pemerintahanan Desa Yosomulyo yang sekarang berbeda dengan yang dahulu pada waktu Kepala Desa yang lama
“Sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara perangkat Desa dengan kepala Desa tapi sekarang perangkat Desa seperti Kepala Dusun dan sebagian RT, RW terkesan sudah tidak difungsikan dan memang dibuat tidak nyaman”, jelas warga.
Warga berharap Brigade Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dibubarkan karena dinilai tidak sesuai peraturan
“Brigade sebaiknya dibubarkan karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, Musrenbandus tahun 2020-2021 didatangi oleh Brigade, kapasitasnya apa?, Kepala Dusun dalam Musrenbangdus justru tidak diundang padahal itu ranahnya yang punya wilayah seperti Kepala Dusun, terus apa yang diusulkan dalam Musrenbangdus, seperti Kepala Dusun gimana mempertanggung jawabkan”, cetus warga.
Pelayanan publik di pemerintahan Desa Yosomulyo menjadi perbincangan dengan aroma tak sedap pasalnya warga yang mengurus surat menyurat harus merogoh kocek untuk membeli Map.
“Warga yang mengurus surat di kantor Desa Yosomulyo disuruh beli map di BUMdes seharga Rp 5000.- “, terang warga.Â
Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi dari pihak terkait. (Widodo)
