Gresik, Investigasi.today – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi warga cerdas (WC) melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD Gresik, Rabu (8/6). Mereka menuntut dua oknum anggota DPRD Gresik yang terlibat dalam pusaran ritual pernikahan antara manusia dan seekor kambing di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur ditindak tegas.
Dalam orasinya, massa menuntut agar oknum dewan yang terlibat dalam pernikahan sesat itu ditindak tegas. Bahkan warga juga membawa seekor kambing dengan kain berwarna ungu sebagai simbol ritual yang telah mencoreng kaidah dan norma agama yang dilakukan oleh anggota DPRD Gresik dari Fraksi Nasdem.
“DPRD Gresik harus menindak tegas oknum anggota dewan yang terlibat pernikahan manusia dan kambing, karena menurut kami itu bukan sebatas untuk konten tiktok atau YouTube saja, tapi itu sudah masuk ritual yang menyimpang,” ungkap Abdullah Syafii dalam orasinya.
Syafii menganggap bahwa kasus ini adalah preseden terburuk sepanjang sejarah di Greaik, Jawa Timur bahkan Indonesia. Karena itu, pihaknya melakukan aksi demo untuk memberikan pesan moral kepada para wakil rakyat agar menjaga moral dan prilakunya ditengah tengah masyarakat.
“Ini preseden buruk. Sebab perkawinan manusia dengan hewan ini berlangsung dan terjadi karena di inisiasi oleh oknum wakil rakyat yang salah satunya adalah ketua Badan Kehormatan. Jika mereka mengatakan konten adalah alibi karena publik marah. Kemudian meminta maaf adalah bentuk pengakuan mereka bersalah. Bagi kami ini bukan konten bukti buktinya jelas. Maka kami meminta agar diproses sampai ke pidana dan dilakukan proses PAW agar marwah wakil rakyat kembali bersih,” tegas mantan anggota DPR itu.
Koordinator Aksi, Sahruddin mengatakan, kasus ritual pernikahan manusia dan kambing telah mencoreng nama baik Gresik yang terkenal dengan sebutan Kota Santri. Lebih parah lagi, anggota DPRD Gresik yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru terlibat disana.
“Kami sangat menyayangkan anggota DPRD Gresik yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru terlibat, maka ini harus ditindak tegas oleh DPRD melalui badan kehormatan (BK), bila perlu copot oknum anggota DPRD Gresik itu,” tegasnya.
Selama beberapa waktu berorasi, perwakilan masa aksi akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Gresik Muh Abdul Qodir, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan dan Wakil Ketua DPRD Gresik Nurhamim. Pertemuan pun berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik.
Kepada perwakilan massa aksi, Ketua DPRD Gresik menyatakan telah menunjuk Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) menggantikan Muhammad Nasir. Alasannya, Nasir atensi warga Gresik untuk di proses secara hukum tersebut.
“Kasus ini menjadi atensi masyarakat Gresik, sehingga kami akan mengambil alih agar tidak terjadi konflik kepentingan karena ketua BK diduga terlibat dalam kasus ini. Nanti akan dipimpin oleh Pak Mujid Riduan Wakil Ketua yang membidangi BK,” kata Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir saat menerima aliansi Warga Cerdas (WC) yang dipimpin oleh Abdullah Syafii diruang rapat DPRD Gresik, Rabu (8/6).
Ditegaskan Qodir, pihaknya akan melakukan proses sidang kasus ini secara terbuka dan transparan. Karena kasus ini dianggap sebagai kasus yang bisa merusak citra masyarakat Gresik dan sekaligus merusak nama dan citra wakil rakyat.
“Tentu kita sebagai wakil rakyat juga ikut malu karena ada anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini. Tetapi apapun itu, kami harus tetap menunggu hasil dari proses penegakan kode etik yang kami miliki. Saat ini masih dalam level dugaan,” tuturnya.
Semwntara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengungkapkan kehadiran aliansi WC adalah bentuk dukungan kelompok masyarakat untik mengusut kasus ini sesuai kode etik anggota DPRD Gresik.
“Ini adalah bentuk dukungan untuk kami tindaklanjuti sesuai dengan yang disampaikan pak Ketua DPR karena kasus ini sudah meresahkan,” imbuhnya.
Dikatakannya, pihak pimpinan DPR akan serius menangani kasus yang diduga memenuhi unsur penistaan agama ini hingga menghasilkan rekomendasi yang netral dan bisa dijadikan landasan hukum agar marwah DPRD yang merupakan mewakili aspirasi masyarakat menjadi pulih kembali.
“Kita akan memproses dan semoga menghasilkan rekomendasi yang netral untuk menjawab keresahan masyarakat,” tuturnya.
Senada dengan Nurhamim, Mujid Riduwan yang bakal memimpin proses pengungkapan kasus pernikahan jahiliyah ini meminta seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan bukti bukti berupa video maupun berita untuk dijadikan bahan sidang kode etik.
“Kami meminta masyarakat andil memberikan bukti bukti sebagai bahan kami untuk mengungkap kasus ini. Kami akan terbuka dan transparan agar kasus ini menjadi terang benderang,” pungkasnya. (Slv)
