Gresik, Investigasi.today – Untuk mengantisipasi data yang tak valid, DPRD Gresik meminta DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) menekankan kepada pemerintah desa agar validasi pendataan warga terkait program SDGs Desa benar-benar riil dan dilakukan secara door to door (rumah ke rumah).
“Demi melancarkan program SDGs, kami minta DPMD harus betul-betul menekankan kepada desa agar pendataan dilakukan secara riil door to door,” ungkap Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, Selasa (1/6).
Nur Saidah meminta pihak desa benar-benar melakukan wawancara langsung kepada warga yang didata. Mulai dari data pribadi, kondisi tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, penghasilan, dan lainnya.
“Jadi, jangan asal mereka (pendata) mencatat dari jauh,” tandasnya.
Menurut Nur Saidah, langkah ini dilakukan agar data kondisi masyarakat pascapandemi benar-benar riil. “Data ter-update kondisi masyarakat pasca-Covid-19 bisa te-record dengan baik ke dalam data yang online dengan pemerintah pusat,” jelas Politikus Gerindra asal Duduksampeyan ini.
“Sebab, jika pendataan tidak riil maka yang didapatkan hanya data palsu, sehingga tidak menggambarkan kondisi riil saat ini,” lanjutnya.
Nur Saidah menuturkan saat ini, dalam sektor apapun banyak masyarakat yang kondisi ekonominya terjun bebas atau berbalik 100 persen. Karena itu, DPMD harus bisa memberikan penekanan kepada semua kades agar pendataan program SDGs sukses.
“Program SDGs ini harus sukses dan riil. Tidak hanya formalitas administrasi saja,” harapnya.
Nur Saidah menjelaskan bahwa program SDGs Desa merupakan program percepatan pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan. SDGs merupakan pembangunan total atas desa, di mana seluruh aspek pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga sekarang diterapkan, semua warga desa harus menjadi pemanfaatnya. Tidak boleh ada yang terlewatkan.
“Kemajuan tidak boleh berhenti, tapi harus berkelanjutan sampai kapanpun dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi penerus mendatang,” pungkasnya. (Slv)
