Gresik, Investigasi.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan atensi penuh teekait pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 serta prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di industri, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial dan Port Estate (JIIPE) yang berlokasi di Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur.
Hal ini terbukti Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani (Gus Yani) belum lama ini menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartanto untuk membahas akselerasi Pemkab Gresik dengan JIIPE terkait optimalisasi serapan tenaga kerja lokal yang berimbas pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik.
Merespon hal tersebut, Anggota DPRD Gresik Syahrul Munir menilai, pemerintah daerah melalui OPD perlu segera menyiapkan pelatihan vokasi sebagai penunjang arah kebijakan percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 serta prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di industri itu.
Menurut Syahrul, pelatihan vokasi bisa menjadi penunjang penguasaan keahlian terapan tertentu, seperti bidang Tenaga Ahli dan seterusnya. “Pemerintah harus segera menyiapkan pelatihan vokasi yang kompatible untuk menyiapkan SDM terutama dibidang Tenaga Ahli yang akan bekerja di industri khususnya di kawasan JIIPE,” ungkapnya, Senin (15/3).
Syahrul menambahkan langkah penyiapan pelatihan vokasi sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebab, dirinya tak ingin masyarakat gresik yang masuk bekerja di industri khususnya di kawasan JIIPE hanya menduduki posisi buruh saja.
“Kita tidak ingin masyarakat gresik yang masuk bekerja terutama di kawasan JIIPE hanya sebagai buruh saja, karena nantinya peluang posisi tenaga ahli juga pasti banyak, untuk itu dinas terkait harus memberikan pelatihan baik kepada lulusan SMK maupun akademisi khususnya jurusan teknik, tentu yang asli masyarakat lokal Gresik,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB Gresik itu.
Jika langkah kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah daerah, Syahrul optimis bahwa kedepan serapan tenaga kerja lokal di kawasan JIIPE yang rencananya menyerap tenaga kerja hampir mencapai 200.000 orang itu benar-benar terwujud secara merata.
“Jadi, OPD harus tanggap merespon kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, supaya Gresik Baru yang digaungkan benar-benar terwujud, sehingga kesejahteraan masyarakat gresik semakin meningkat,” tandasnya.
Sebagai solusi lebih kongkritnya, Syahrul menekankan agar pemerintah daerah kembali mengaktifkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik. “Maka sebisa mungkin gresik ini menyiapkan tenaga ahli harus berasal dari warga gresik melalui revitalisasi BLK, agar pelatihan-pelatihan mengasah Soft Skill bagi para pekerja terus di asah,” tegasnya.
Syahrul berharap apa yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan bisa mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik. “Semoga segera terwujud dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik,” pungkasnya. (Slv)
