Gresik, Investigasi.today – Bertempat di pendopo Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Jatim. Rabu (10/11), Komisi A DPRD Kabupaten Gresik menggelar Focus Group Discusion (FGD) tentang penanggulangan banjir yang terjadi di beberapa wilayah di kota pudak.
Forum yang dihadiri Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Cerme tersebut membahas tentang polemik banjir yang berkepanjangan, yang selama ini belum ada solusi yang tepat.
Terkait acara tersebut, Wakil Komisi A dari Fraksi Golkar, Lusiana, menyampaikan bahwa digelarnya FGD ini bertujuan untuk menjaring aspirasi warga demi menanggulangi banjir yang berkepanjangan dan bagaimana mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD).
“Desa harus memiliki BUMdes, dengan memiliki satuan usaha, kedepan desa akan menjadi desa mandiri dan dapat memberdayakan warga setempat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Wedani, Hadi Sanjaya, menyampaikan kalau desanya butuh bantuan kisaran 100 juta dari Dewan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami berharap, perwakilan Dewan yang hadir bisa menyalurkan bantuan untuk desa kami, karena selama ini anggaran yang turun tidak cukup untuk menopang kebutuhan di desa kami,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Dadap Kuning, H.Saikun, menyampaikan penanggulangan banjir di daerah terdampak yang masih kurang serta mengusulkan agar dana operasional BPD, RT, RW di naikan.
“Untuk honor RT/RW supaya di naikan, karena kinerja RT/RW itu tergolong berat. Harus melayani warga selama 24 jam,” tandasnya.
“Normalisasi sangat diperlukan, kalau bisa sebelum musim penghujan tiba. Saat terjadi banjir, penangannya juga harus cepat,” lanjutnya.
Menjawab usulan kedua Kepala Desa itu, Komisi A dari Fraksi Partai Gerindra, Kamjawiono, mengatakan mengenai banjir sebetulnya otoritas Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS), walaupun begitu, kami tidak diam.
“Banjir yang terjadi di Cerme ini adalah kiriman dari hulu, jadi kita harus bentengi muaranya dulu. Kalau tanggulnya kuat, laju air bisa langsung ke sungai dan mudah-mudahan tidak terjadi banjir lagi,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Wongso negoro, Ia mengatakan bahwa dalam pemerintahan Gresik baru ini terus melakukan kajian ulang dan program prioritas Bupati adalah penanggulangan banjir.
“Untuk menampung debit air, kita akan upayakan pembangunan embung di desa yang terdampak banjir. Namun untuk sementara tidak bisa direalisasikan pada semua desa,” jelasnya. (Adr/adv)
