PASURUAN, Investigasi.Today – KPK kembali mengobok-obok Jawa Timur tepatnya di daerah Pasuruan. Tidak hanya ruang Walikota dan Dinas PUPR, KPK juga menyegel salah satu ruangan kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota dan ruangan bagian hukum Pemkot Pasuruan. Aktivitas kantor tersebut pun terlihat sepi.
Berdasarkan informasi informasi yang berhasil dihimpun, penyegelan salah satu ruangan kantor BLP Kota Pasuruan dan ruangan bagian hukum Pemkot Pasuruan, bersamaan dengan penyegelan kantor Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan.
Saat itu petugas KPK datang bersama Dwi Fitri Nurcahyo, staf ahli yang saat ini menjabat pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan.
Meski kantor pelayanan masih tetap buka seperti biasa. Namun, aktivitas di dalam kantor BLP Kota Pasuruan terlihat landai. Artinya, meski masih buka, tidak ada pelayanan di kantor tersebut.
Hingga kini, belum ada kepastian penyebab penyegelan Kantor BLP itu dan ruangan bagian hukum pemkot Pasuruan itu. Karena sampai berita ini diturunkan, pihak KPK maupun Pemerintah Kota Pasuruan belum memberikan konfirmasi.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kabis Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan “ benar, Polres Pasuruan dipinjam KPK, tapi tentang siapa yang diamankan. Itu wewenang KPK,” ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan Wali Kota Pasuruan, Setiyono Kamis (4/10).
KPK melakukan pemeriksaan Wali Kota Setiyono di Mapolres Pasuruan dan kemudian dibawa ke Polda Jatim.
Belum diketahui pasti terkait kasus apa. Kabarnya, Setiyono terjaring operasi tangkap tangan (OTT). (Ink)
