GRESIK, investigasi.today – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gresik dan Tim Anggaran (Timang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar rapat bersama di Gedung Dewan. Pertemuan mereka untuk mengembalikan sejumlah anggaran yang sempat ‘raib’ di APBD 2018, khususnya terkait perbaikan jalan.
“Rapat kerja menindaklanuuti rekomendasi pembahasan LKPJ terkait belanja di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang. Kita mendapatkan data ada perubahan-perubahan yang dilakukan PU dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan,” ujar M. Syafi’ AM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik saat jumpa pers, Senin (14/5) lalu.
“Semua sudah kita klirkan,” imbuhnya.
Seperti perbaikan Jalan Harun Tohir. Di APBD 2018 tidak dianggarkan. Padahal saat pembahasan Rancangan APBD 2018 disepakati bersama akan dilakukan perbaikan pada tahun ini.
Berikutnya, Perbaikan jalan Sekapuk – Ujungpangkah yang merupakan kelanjutan tahun lalu sempat hilang. Total anggaran yang disiapkan Rp 12 miliar.
Politis PKB tersebut menambahkan, hilangnya anggaran tersebut, oleh Dinas PU dan Tata Ruang dialihkan untuk kegiatan lain. Namun, kegiatan tersebut menurut Dewan tidak urgent, seperti pembangunan trotoar di Jalan RA Kartini.
“Jalan RA Kartini itu jalan nasional, padahal jalan kita banyak yang rusak. Akhirnya pembangunan trotoar itu dibatalkan,” tandasnya.
Proyek yang dianggap tak urgent lainnya adalah peninggian jalan Benjeng – Morowudi sebesar Rp 14 miliar. Proyek ini akhirnya juga dibatalkan.
“Pemkab beraalasan jalan tersebut tergenang saat banjir. Tapi menurut kami itu belum terlalu urgent. Anggaran yang ada sekarang untuk penuntasan perbaikan jalan yang sudah berlangsung sebelumnya atau multiyeara,” terang Syafi’.
Khusus Jalan Harun Tohir Pemkab Gresik mengalokasikan dana sebesar Rp 7,5 miliar. Anggaran ini merupakan urunan.
“Hasil survei PU dan Tata Ruang, kebutuhan perbaikan Jalan Harun Tohir mencapai Rp 29 miliar. Kita urun Rp 7,5 miliar. Sisanya akan dibebankan kepada perusahaan-perusahaan, seperti PT Jasatama, PT Pelindo, dan PT Pertamina,” terangnya.
Namun, DPRD pesimis dengan komitmen perusahaan. Solusinya, merealisasikan statement Bupati Gresik bahwa Jalan Harun Tohir harus diportal, dan memfungsikan jalan itu sebagai jalan kabupaten, kendaraan yang lewat beban maksimal 8 ton.
“Sampai saat ini belum mendapat repon dari perusahaan. Harus diberikan deadline untuk menjawab tentang pembagian kewajiban itu,” ungkapnya.
“Sebelum klir atau oke semua setiap perusahaan, jalan ini harus diportal terlebih dahulu sesuai dengan fungsinya sebagai jalan kabupaten. Ini untuk memancing respon perusahaan. Jika tidak tegas, persuahaan tidak akan merespon,” imbuh Syafi’.
Syafi’ menambahkan, terkait pengerjaan perbaikan Jalan Harun Tohir, masih nanti. Menunggu kesiapan perusahaan. “Jika perusahaan menolak, anggaran Rp 7,5 miliar yang disiapkan Pemkab pun akan masuk Silpa,” ujar Syafi’.
“Pemortalannya kapan? Kita menunggu keberanian Dishub,” pungkasnya. (Salvado)
