seluruh kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, fokus pada
peningkatan kesejahteraan, khususnya keluarga miskin (gakin).
peringatan Hari Otonomi Daerah XXI di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Selasa
(25/4/2017).
“Peran strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan harus
difokuskan, paling tidak pada dua pola kebijakan pembangunan daerah,” ujar
Wiranto.
ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya pengembangan di sektor ekonomi
strategis.
“Kedua, ditujukan untuk pemerataan pembangunan difokuskan upaya
meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin,” tuturnya.
Mantan Panglima ABRI ini menambahkan kebijakan pemerintah daerah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, selain menggunakan investasi
pemerintah dan dana APBD, harus melibatkan investasi dari pihak swasta.
“Untuk meningkatkan investasi swasta, pemerintah daerah harus
mengefektifkan pelayanan perizinan. Melalui pelayanan perizinan terpadu satu
pintu (PTSP), pengembangan infrastruktur ekonomi, serta peningkatan stabilitas
politik dan keamanan di daerah,” ucapnya.
Menteri yang juga politisi Partai Hanura ini mengingatkan pemerintah daerah
bahwa khusus kebijakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
keluarga miskin, ada dua hal yang perlu ditekankan melalui pendekatan-pendekatan.
“Pertama, peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui ekonomi
produktif, dengan penyediaan modal bantuan usaha, bantuan sarana prasarana
produksi, dan pengembangan pasar tradisional,” katanya.
Kedua, pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui penyediaan bantuan
dan subsidi, sehingga bantuan subsidi tersebut dapat meringankan di sektor
pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin.
“Dalam kedudukan para gubernur sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan
pemerintah pusat di daerah, maka pemerintah daerah provinsi memiliki peran
penting dalam mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan pembangunan di
daerah,” tuturnya.
Wiranto pun menyampaikan pesan Presiden Jokowi untuk para kepala daerah, dari
gubernur, bupati, hingga wali kota. “Saya meneruskan pesan Bapak Presiden
Republik Indonesia Bapak Jokowi, para gubernur diminta melakukan koordinasi
yang efektif di daerah yang melibatkan bupati dan wali kota agar terwujud
sinergi agar terwujud pengelolaan pembangunan di daerah,” ucapnya.
Acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XXI di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo
ini juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, gubernur, bupati, dan wali kota
se-Indonesia. Juga hadir perwakilan dari DPD, DPR, DPRD Provinsi Jawa Timur,
dan DPRD Kabupaten Sidoarjo.(azam)
