Gresik, investigasi.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, dan Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengapresiasi kegiatan sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ia berharap kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada pemerintah desa (pemdes) untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.
“Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di tingkatan pemerintahan desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa,” ujar dokter Alif, sapaan akrab Wabup.
Suami dari dr. Shinta Puspitasari itu menjelaskan bahwa Kabupaten Gresik menyimpan banyak potensi yang bisa dan perlu dikembangkan serta menjadi perhatian bersama. Salah satu cara dan fokus Pemkab dalam membangun Kabupaten Gresik adalah melalui pemanfaatan dan pengoptimalan pengelolaan dana desa.
“Dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang membanggakan. Status desa mandiri berhasil mencapai 88 persen atau 290 dari 330 desa, dan ditargetkan meningkat menjadi 100 persen di tahun 2026,” ungkapnya.
Komitmen Pemkab Gresik, lanjut dokter Alif, dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi ucapan manis semata. Hal ini dibuktikan melalui inovasi yang dikembangkan, prestasi yang dicapai, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
“Pemkab Gresik terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kualitas aparatur dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi kunci peningkatan pelayanan tersebut melalui inovasi. Di antaranya: Klinik Desaku, Desa Digital, BUMDes, jaminan ketenagakerjaan, Nawakarsa Award, Siskeudes-Link, dan Musdes Serentak KDMP,” terangnya.
Berbagai inovasi yang terus dikembangkan diharapkan menjadikan Kabupaten Gresik sebagai daerah yang unggul. Komitmen dan keseriusan Pemkab Gresik dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa telah memberikan hasil yang memuaskan.
“Berbagai inovasi dan prestasi yang diraih menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berjalan ke arah yang tepat. Tentunya capaian ini berkat kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder – baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” pungkasnya.
Selanjutnya, Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan materi terkait peran pengawasan DPR dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa. Acara dilanjutkan dengan materi dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim mengenai gambaran umum dana desa, pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana desa, serta hasil pemeriksaan di wilayah Jawa Timur.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dan Kepala BPK Perwakilan Jatim yang dimoderatori oleh Kepala Inspektorat Gresik, Achmad Hadi. Turut hadir dalam kegiatan ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik, kepala OPD di lingkungan Pemkab Gresik, Inspektorat, serta kepala desa se-Kabupaten Gresik. (Slv)
