Kupang, investigasi.today – keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) justru menjadi biang masalah dan merusak, hal tersebut seperti yang disampaikan pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH. Mhum.
“Sebenarnya ide pembentukan TP4 maupun TP4D ini memang bagus, tapi karena diisi oleh oknum-oknum serakah sehingga justru merusak,” ungkapnya, Selasa (19/11).
Menurut Johanes, TP4D sebaiknya ditiadakan atau dihapus saja, karena keberadaannya justru membuat masalah. “Dihapus saja, TP4D diadakan untuk mencegah masalah/ korupsi kok malah membuat masalah,” tandasnya.
Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT ini juga mengungkapkan terkait pengawasan dana desa. “Oknum pengawas dana desa minta jatah. Hal ini menimbulkan masalah yang akhirnya banyak kepala desa terjerat masalah hukum,” terangnya.
Johanes mengemukakan hal itu, berkaitan dengan keberadaan TP4D dan keinginan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melakukan evaluasi usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11) kemarin.
Saat itu Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).
“Seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR bahwa, kami akan mengevaluasi TP4P dan TP4D,” ucapnya saat itu. (Mahardika)
