Jakarta, Investigasi.today – Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan kondisi Indonesia akibat proxy war semakin diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.
“Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” ungkap Gatot dalam pendeklarasian KAMI, yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Tidak hanya itu, Gatot juga menyinggung tentang pandemi COVID-19. Ia menyebut penanganan pemerintah terlihat menggampangkan, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain.
“3 tahun lalu, 26 Oktober 2017 setelah pembukaan Kongres International… saat itu saya menyampaikan kita patut mewaspadai adanya senjata biologis massa yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua berjuang mengatasi epidemik COVID-19. Saya tidak mengatakan pernyataan saya 3 tahun sepenuhnya tepat, sekali lagi kita sedang menghadapi pandemi dan tidak mudah ditaklukkan. Apalagi respons terhadap ancaman ini dipenuhi sikap menggampangkan dan bahkan lebih fokus pada kepentingan lain yang bisa lebih dulu dikesampingkan,” tuturnya.
“Dalam semua karut marut seperti itu ada hak krusial yang harus kita lakukan sebagai bangsa, perlu kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan tidak mau dipecah belah untuk kepentingan apapun. Ingat kita negara kaya dan penuh semangat gotong royong. Di kondisi sulit ini dialami seluruh negara Indonesia punya SDA melimpah dan kekuatan yang luar biasa, Indonesia mempunyai seluruh potensi untuk menjadi negara maju artinya Indonesia akan dapat tempat dari segala kesulitan,” lanjutnya.
Gatot menyatakan bahwa dia hadir dalam acara deklarasi KAMI atas nama pribadi dan siap bertanggung jawab apabila ada implikasi hukum dari acara tersebut.
“Sebagai inisiator Prof, Rachmad Wahab, Bachtiar Hamzah, MS Kaban, dan lainnya saya tekan di sini sejak pembukaan dalam acara sampai penutupan nanti apabila ada hal-hal berkaitan berdasarkan hukum maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi Gatot Nurmantyo,” tegas Gatot.
Gatot juga menjelaskan alasan pembentukan KAMI, yakni ingin semua pihak jujur atas apa yang terjadi di Tanah Air. “Kami ingin menjadikan momentum kemerdekaan RI untuk lebih maju, dan untuk jujur melihat diri apa yang belum benar dari negeri ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komite KAMI Ahmad Yani menyebut organisasi tempatnya bernaung merupakan gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dan KAMI akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan.
“KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif,” ucap Ahmad Yani, saat membacakan Jatidiri KAMI, di lokasi deklarasi.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sah dideklarasikan sepanjang bergerak sesuai dengan koridor undang-undang. Eddy berharap, koalisi ini melahirkan gagasan konstruktif, korektif dan aplikatif khususnya dalam menghadapi Covid-19. Apalagi, banyak yang terkena PHK hingga kesulitan menyambung hidup dan membutuhkan jaring pengaman sosial.
“Kami juga berharap gerakan-gerakan moral seperti KAMI dan sejenisnya dapat melahirkan gagasan-gagasan konstruktif, korektif dan aplikatif dengan tujuan membela kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang saat ini terkendala dampak pandemi Covid-19,” tandasnya. (Ink)
