Badung, Investigasi.today – Ketua PC FSP NIBA (Niaga Bank Jasa dan Asuransi) Kab.Badung Made Sujana, SH Menanggapi maraknya penolakan di berbagai daerah terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang di lakukan Organisasi Pekerja Buruh, Mahasiswa pelajar dan komponen masyarakat lainnya di beberapa wilayah di lndonesia yang di warnai kerusuhan, menyesalkan kejadian tersebut dan Pemerintah harus menidak tegas aktor- aktor yang menunggangi demontrasi.
“Sekali lagi pemerintah harus bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal,” kata Made Sujana.
Ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan massa di tempat tertentu. Massa merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan melakukan penjarahan. “Tindakan itu jelas kriminal dan tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” katanya.
Selain itu Made Sujana menjelaskan aksi demo berujung kekerasan termasuk tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Masyarakat sedang berjuang melawan pandemi dan berusaha menggerakkan perekonomian.
Lebih jauh Sujana menjelaskan, penolakan terhadap Omnibus Law seharusnya dilakukan dengan cara sesuai hukum. Salah satunya dengan cara mengajukan Judicial Review atau Uji Materi UU tersebut ke Mahkamah Konsitutusi.
Apalagi Pemerintah dan Polri melalui Satgas Gugus Tugas masih memerangi Covid-19 yang kini bentuk klasternya penularannya selalu meningkat dan selanjut saat ini sudah masuk dalam tahapan Kampaye dalam Pilkada Serentak tentunya kita semua mengharapkan situasi yang aman, Damai dan Sehat dengan demikian Perekonomian di Bali cepat bangkit, kegiatan sektor Pariwisata dapat menggeliat dan berkembang serta Bali Bangkit Kembali.
“Kami PC FSP NIBA (Niaga Bank Jasa dan Asuransi) Kabupaten Badung mengapresiasi dan dukungan penuh terhadap Pemerintah dan Polri dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif dan penanganan Covid-19”, tegasnya. (lskandar)
