Jakarta, Investigasi.today – Dalam acara Bincang Stranas PK dengan tajuk Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan yang disiarkan kanal YouTube StranasPK, Jumat (12/11), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritisi sejumlah permasalahan yang kerap muncul dan melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pelabuhan.
Agar semua permasalahan tersebut tidak semakin merajalela, Luhut meminta KPK, Kejaksaan, hingga Kepolisian untuk membuat satuan tugas atau task force untuk memberangus keberadaan oknum di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” ungkapnya, Jumat (12/11).
Luhut mendambakan suatu pelabuhan yang dapat dijalankan secara ideal tentunya dengan menerapkan sistem yang telah disiapkan. “Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK, kalau bisa buat pelabuhan efisien,” tandasnya.
Luhut menjelaskan penunjukkan Batam sebagai salah satu pelabuhan di Indonesia dengan sistem mumpuni, diyakininya dapat menjadi percontohan bagi pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia. Penyederhanaan birokrasi juga dipercaya dapat menghadirkan banyaknya bentuk investasi baru ke Indonesia.
“Berbagai tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” terang Luhut.
Luhut sadar, impiannya tersebut tak akan tercapai jika mafia masih berkeliaran di tiap pelabuhan yang ada. Oleh karena itu pembentukan satgas di lapangan ia pandang penting.
Pertemuan dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, disebut jadi langkah perdana pemerintah untuk menganggap serius permasalahan mafia pelabuhan ini.
Luhut menambahkan jika seluruhnya dapat tertangani, bukan tidak mungkin sistem pelabuhan yang ada di Batam dapat diterapkan di 10 pelabuhan lain di Indonesia. “Saya sudah bilang Pak Pahala ayo kita bawa orang ini, karena sudah jelas merusak sistem, diganti atau dipenjarakan,” tuturnya.
“Pengawasan pada national logistic ekosistem tidak hanya diterapkan di Batam tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. Itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan,” pungkas Luhut. (Ink)
