Gresik, Investigasi.today – Setelah dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid 10 Desember lalu, hari ini Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Kebudayaan 2023 resmi ditutup oleh Sekretaris Direktur Jendral Kebudayaan, Fitra Arda.
Munas yang digelar di Ancol tanggal 10 – 14 Desember dan diikuti oleh 252 Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia itu menghasilkan beberapa usulan, diantaranya usulan adanya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.
Selain itu terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan diharap bisa menjadi payung hukum sekaligus memfasilitasi transformasi Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia sekaligus bisa meningkatkan alokasi anggaran yang berpihak pada pemajuan kebudayaan.
Baharuddin Saputra, SH ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara ( DKSU) salah seorang peserta Munas, menyatakan, Munas membuka cakrawala pikir yang visioner, ternyata para seniman dan budayawan sangat memiliki ide ide cemerlang yang tertuang dalam munas, terlihat saat sidang komisi berlangsung.
“Bertemu dengan ratusan pengurus Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan se Indonesia, semakin bertambah wawasan dan banyak pemikiran yang akan kita kembangkan di Sumatera Utara berbasis kearifan lokal. Pastinya kita segera laporkan hasil Munas ini ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.” Ujar Bahar.
Sementara itu Basarudin, Ketua Dewan Kebudayaan Nabire Papua mengatakan jika didaerahnya banyak kendala untuk melakukan upaya pemajuan kebudayaan, terutama karena anggaran yang minim cenderung tidak ada.
Dirinya bahkan tak segan mengeluarkan anggaran dari uang pribadi jika akan membuat kegiatan kesenian.
“Kami sangat kesulitan ketika berbicara anggaran kegiatan, meski sebenarnya pemerintah mampu membiayai kegiatan kebudayaan,” ujarnya.
Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh Dewan Kebudayaan Kota Jogjakarta, Donny Megananda pengurus Dewan Kebudayaan Kota Jogjakarta mengatakan jika di daerahnya tidak ada kendala terkait anggaran kegiatan, hal tersebut karena status keistimewaan Jogja yang didukung anggaran pemerintah pusat menjadikan dewan kebudayaan tidak kesulitan dalam urusan anggaran.
“Alhamdulillah, di kota kami aman kalau soal anggaran, ” ungkap Ahli Museum ini.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Lutfi, sekretatis Dewan Kebudayaan Kabupaten Gresik mengatakan jika hal serupa banyak dialami oleh dewan kesenian dan dewan kebudayaan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Gresik.
“rata-rata keluhan dan kondisi kita semua sama. masalah anggaran dan kekuatan hukum regulasi yang kuat,” ujarnya singkat.
Lutfi sendiri dalam Munas 2023 ini menjadi peserta sidang di komisi II yang membahas tentang Regulasi untuk Transformasi Organisasi.
Dalam upaya pemajuan kebudayaan di daerah, Dewan Kebudayaan adalah mitra strategis pemerintah. Untuk itu dalam rekomendasi-rekomendasi yang disebut sebagai “Resolusi Ancol” menyatakan dengan tegas adanya Kementerian Kebudayaan secara mandiri, tidak tergabung dengan kementerian lain.
“Adanya Kementerian Kebudayaan secara mandiri itu, kami berharap nantinya bisa lebih fokus dan spesifik mengurus kebudayaan, tidak tercampur dengan urusan lain. Terlebih lagi jika mewujut adanya dinas kebudayaan di daerah daerah, bukan merangkap seperti sekarang dan yang sudah sudah,” pungkasnya. (Ink)
