Jakarta, investigasi.today – Hebohnya tawaran pembayaran uang kuliah di ITB, dengan menggunakan jasa pinjaman online (pinjol). Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mengkaji pembentukan student loan (pinjaman pelajar).
Sri Mulyani meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan untuk membahas pengembangan student loan. Pada saatnya nanti keputusan akan diumumkan.
“Terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk kemungkinan mengembangkan yang disebut student loan,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
Meski begitu, Sri Mulyani mewaspadai adanya student loan menjadi masalah jangka panjang seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Di sana, pembayaran cicilan student loan baru dilakukan saat mahasiswa telah lulus dan mulai bekerja.
“Maka kita juga akan melihat. Kita sudah membahas dengan perbankan, LPDP, nanti akan merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang harus nanti kita capture dalam desainnya,” ucapnya.
“Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk bisa kemudian kita sampaikan dan kita putuskan dalam dewan pengawas,” tambahnya.
Dalam perjalanannya, Sri Mulyani menyebut LPDP telah mengalami banyak modifikasi. Dana abadi pendidikan yang saat ini mencapai Rp 139 triliun dialokasikan untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, bahkan dibuka opsi untuk agama-agama lain.
Selain itu, dana abadi LPDP juga sedang dikaji untuk diperluas pemanfaatan di sektor pariwisata. “Jadi LPDP sebagai instrumen dana abadi melakukan banyak hal merespons,” tambah Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu mengingatkan bahwa LPDP bukan satu-satunya program untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan.
“Kita punya dana pendidikan melalui transfer ke daerah, melalui Kemendikbud, BRIN, dan lain-lain. LPDP adalah complement-nya, jadi jangan kemudian memikirkan satu-satunya untuk mengadili semua isu hanya LPDP, enggak,” tegasnya. (Ink)
