Gresik, Investigasi.today – Pemerintah Kabupaten Gresik memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat standar operasional dapur dan koordinasi lintas pihak. Langkah ini ditegaskan dalam forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju yang digelar di Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Kamis (2/4).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, mitra pelaksana, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan standar sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program di lapangan.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi ruang dialog terbuka agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait arah pelaksanaan program MBG.
“Ini bukan hanya forum penyampaian, tetapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah, mitra, SPPG, hingga pengawas harus berada dalam satu frekuensi agar program berjalan baik,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar peserta didik sekaligus kelompok rentan di masyarakat.
Saat ini terdapat sekitar 132 dapur MBG di Kabupaten Gresik, dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya masih dalam tahap persiapan. Seiring perkembangan program, Pemkab Gresik kini menekankan penguatan kualitas pelaksanaan secara menyeluruh.
“Tidak hanya jumlah dapur, tetapi kualitas makanan, manajemen operasional, hingga tata kelola keuangan juga harus sesuai standar. Ini uang negara, sehingga pengelolaannya harus akuntabel,” tegas Wabup Alif.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di lapangan. Satgas juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) apabila ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau sudah sesuai kita apresiasi. Tapi jika tidak memenuhi standar, bisa direkomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan,” katanya.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan meliputi standar gizi makanan, keamanan dan higienitas dapur, kepatuhan harga bahan pangan, hingga pengelolaan limbah.
Setiap dapur MBG juga diwajibkan memenuhi Standar Laik Higienis Sanitasi (SLHS) maksimal tiga bulan setelah mulai beroperasi. Jika dalam batas waktu tersebut standar belum terpenuhi, maka operasional dapur dapat dihentikan sementara.
“Sejak dapur mulai berjalan, ada waktu tiga bulan untuk memenuhi SLHS. Jika tidak terpenuhi, maka akan disuspensi. Ini bagian dari komitmen menjaga kualitas program,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar program berjalan sesuai ketentuan. Namun ia menekankan bahwa pengawasan dilakukan dengan pendekatan perbaikan bersama.
“Kami berbicara berdasarkan data di lapangan, tapi semangatnya adalah mencari solusi agar program ini bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, yakni kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen.
“Empat unsur ini adalah kunci. Kalau komunikasinya tidak berjalan baik, maka pelaksanaan di lapangan juga akan bermasalah,” katanya.
Di sisi teknis, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Gresik Syahrir Mujib menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Ia mengungkapkan sejumlah tantangan di lapangan, seperti perbedaan harga bahan baku antar wilayah—terutama di kawasan kepulauan—hingga rendahnya tingkat konsumsi ikan.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme distribusi juga menjadi perhatian.
“Kurangnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur. Karena itu transparansi dan komunikasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Wakil Bupati Gresik kembali menegaskan bahwa penguatan standar dan pengawasan akan terus dilakukan agar seluruh dapur MBG di Kabupaten Gresik dapat beroperasi secara optimal.
“Kita tidak mencari siapa yang salah. Yang penting semua berjalan benar. Dengan standar yang kuat dan sinergi yang solid, kita optimistis program MBG di Gresik bisa berjalan maksimal dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Slv)
