Gresik, Investigasi.today – Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Gresik memasuki fase yang membutuhkan lebih dari sekadar percepatan capaian. Hingga Agustus 2026, realisasi PKG baru mencapai 28,8 persen, sementara target hingga Desember dipatok 46 persen.
Di balik angka tersebut, muncul sejumlah persoalan yang lebih mendasar: sistem entri data yang belum optimal, beban tenaga kesehatan yang tinggi, hingga kebutuhan memastikan hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti menjadi intervensi kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Gresik kini didorong untuk tidak terjebak pada logika mengejar persentase. Sebab, pemeriksaan kesehatan tanpa data yang akurat dan tindak lanjut yang jelas berisiko menjadikan PKG sekadar program yang selesai pada angka laporan.
Sorotan itu disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026). Evaluasi diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, perangkat daerah serta instansi terkait.
“Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar Alif.
Capaian 28,8 Persen, Target 46 Persen
Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan, capaian PKG Kabupaten Gresik hingga Agustus 2026 baru berada di angka 28,8 persen. Sementara target yang harus dicapai hingga Desember sebesar 46 persen.
Untuk PKG bagi anak usia sekolah, capaian disebut telah mencapai sekitar 57 persen.
Angka tersebut memang menunjukkan adanya progres. Namun, bagi Pemkab Gresik, persoalan yang harus dibedah bukan hanya berapa banyak warga yang sudah diperiksa.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: apa yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut, di mana masalah kesehatan itu terkonsentrasi, dan intervensi apa yang diberikan setelah persoalan ditemukan?
Alif meminta hasil PKG tidak berhenti menjadi data administratif.
“Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Jangan Sampai Data Kesehatan Hanya Menjadi Angka
Alif meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa.
Data tersebut idealnya tidak hanya mencatat jumlah warga yang diperiksa, tetapi juga menggambarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya.
Konsep tersebut mengubah cara pandang terhadap PKG.
Keberhasilan program bukan lagi semata-mata berapa persen warga yang masuk ruang pemeriksaan, tetapi seberapa jauh pemeriksaan mampu menemukan masalah kesehatan dan mengubah kondisi warga melalui intervensi yang tepat.
Karena itu, hasil PKG diharapkan menjadi basis penyusunan program kesehatan berikutnya. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui persoalan kesehatan secara lebih spesifik di masing-masing wilayah.
Artinya, kebijakan kesehatan tidak semestinya hanya mengulang program sebelumnya, tetapi harus bergerak mengikuti persoalan yang benar-benar ditemukan di lapangan.
Sistem Entri Jadi Titik Lemah
Persoalan lain muncul pada sistem pelaporan dan entri data.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah menyebut seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan pelayanan kesehatan lainnya.
Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam angka sistem.
“Kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.
Menurut Dinkes, sistem terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang telah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat sehingga angka capaian dalam sistem belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan.
Persoalan ini menjadi penting karena data merupakan fondasi pengambilan keputusan.
Jika data terlambat, tidak sinkron atau tidak lengkap, maka pemerintah berpotensi mengambil keputusan berdasarkan gambaran yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat.
Tenaga Kesehatan Dibebani Banyak Sistem
Problem berikutnya berada di tingkat pelaksana.
Tenaga kesehatan Puskesmas tidak hanya menjalankan PKG. Mereka juga harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan input data melalui sejumlah aplikasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena beban administrasi dapat mengambil waktu dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
Alif meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi hambatan permanen.
Ia mendorong sistem input yang lebih sederhana, mudah digunakan melalui telepon seluler dan dapat disinkronkan dengan Satu Sehat.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program,” katanya.
Pemeriksaan Anak Sekolah Jangan Berakhir di Hasil Skrining
Alif juga menyoroti pentingnya PKG bagi anak usia sekolah.
Menurutnya, pemeriksaan sejak usia sekolah dapat menjadi pintu masuk untuk mendeteksi gangguan kesehatan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih berat.
Ia bahkan mencontohkan adanya calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang ditemukan memiliki persoalan kesehatan seperti diabetes dan hipertensi ketika menjalani pemeriksaan kesehatan untuk bekerja.
“Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.
Pesannya jelas: deteksi dini harus diikuti penanganan dini.
Tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas, hasil pemeriksaan hanya akan menjadi catatan medis tanpa perubahan berarti terhadap kondisi pasien.
Puskesmas Tak Bisa Bekerja Sendirian
Alif juga menolak jika seluruh beban PKG dibebankan kepada Puskesmas.
Menurutnya, pemerintah desa, kader, PKK, perawat desa dan Posyandu harus menjadi bagian dari rantai komunikasi dan pendampingan masyarakat.
“Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut dibutuhkan mulai dari sosialisasi, pendataan sasaran, pendaftaran, pemeriksaan hingga memastikan warga yang ditemukan memiliki persoalan kesehatan mendapatkan tindak lanjut.
Pemkab Gresik juga membutuhkan penguatan koordinasi dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta perangkat daerah dan instansi terkait.
Ujian Sesungguhnya Bukan 46 Persen
Target 46 persen memang penting sebagai indikator capaian program. Tetapi angka tersebut bukan tujuan akhir.
Ujian sesungguhnya adalah apakah pemerintah mampu mengubah jutaan potensi data kesehatan menjadi kebijakan yang lebih tepat sasaran, intervensi yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih efektif.
Alif meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi.
Setiap kebutuhan harus memiliki basis data yang jelas agar dapat digunakan dalam menentukan prioritas anggaran.
Dengan demikian, PKG tidak berhenti sebagai program pemeriksaan massal, melainkan menjadi semacam peta kesehatan masyarakat Gresik yang dapat digunakan pemerintah untuk menentukan wilayah mana yang membutuhkan intervensi lebih besar.
Pada akhirnya, persoalan PKG bukan hanya soal apakah target 46 persen dapat tercapai.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: ketika seorang warga sudah diperiksa dan ditemukan memiliki masalah kesehatan, apakah pemerintah benar-benar tahu apa yang harus dilakukan setelahnya?
Sebab, jika jawabannya hanya berhenti pada angka capaian dan laporan administrasi, maka tujuan paling penting dari pemeriksaan kesehatan gratis justru berisiko terlewat.
PKG seharusnya bukan sekadar menghitung berapa orang yang diperiksa, tetapi menemukan siapa yang membutuhkan pertolongan—dan memastikan pertolongan itu benar-benar sampai. (Ink)
