Gresik, investigasi.today – Pemerintah Kabupaten Gresik tidak sekadar mengisi kursi birokrasi yang kosong. Di balik pelantikan 25 pejabat administrator dan pengawas, terdapat agenda yang lebih spesifik: memperkuat Diskoperindag untuk menopang kelancaran Koperasi Desa (Kopdes) sekaligus menyiapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menghadapi agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melantik 25 pejabat tersebut pada Jumat (25/9/2026). Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 800.1.3.3/218/437.73/Kep/2026.
Penataan ini menjadi sorotan karena sejumlah jabatan yang sebelumnya masih diisi pelaksana tugas kini mulai ditempati pejabat definitif. Salah satu konsentrasi terbesar berada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag (Diskoperindag).
Bupati Gresik bahkan menyebut pengisian di Diskoperindag dilakukan secara penuh karena perangkat daerah tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan agenda Kopdes.
“Ini kita isi full di Diskoperindag, karena di sini bersinggungan dengan kelancaran Kopdes,” ujar Fandi Akhmad Yani.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah penataan organisasi Pemkab Gresik. Pengisian jabatan tidak hanya diarahkan untuk menutup kekosongan struktural, tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan menjalankan agenda pemerintahan yang sedang berlangsung.
Di Diskoperindag, jabatan yang kini diisi antara lain Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Shofwan Hadi; Kepala Bidang Perindustrian Anik Nur Kholifah; Kepala Bidang Perdagangan Mu’anan; Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Eka Prapangasta Widya Darma; serta Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Mohammad Zein.
PMD Diperkuat Menjelang Pilkades
Perhatian serupa diberikan kepada Dinas PMD. Posisi sekretaris yang sebelumnya kosong kini diisi Merista Dedy Haryadi.
Pengisian jabatan tersebut juga memiliki konteks khusus. Pemkab Gresik tengah menyiapkan sejumlah agenda pemerintahan desa, termasuk Pilkades.
“Di PMD juga kita isi Sekdinnya, karena ada persiapan Pilkades. Mutasi kali ini banyak potensi muda, spiritnya kenceng-kenceng,” kata Bupati.
Dengan masuknya pejabat definitif, fungsi koordinasi dan administrasi pada perangkat daerah tersebut diharapkan tidak lagi terkendala kekosongan jabatan.
Namun, pengisian struktur hanyalah tahap awal.
Ujian berikutnya adalah bagaimana pejabat yang dilantik mampu menerjemahkan mandat organisasi menjadi pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bupati Soroti Meritokrasi
Bupati Fandi menegaskan, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi melalui manajemen talenta.
Rekam penilaian pegawai menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penugasan.
“Nilainya bisa dicek. Mudah-mudahan pejabat yang dilantik ini bekerja optimal karena saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan dasar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan kinerja sebagai titik penting dari penataan birokrasi.
Artinya, ukuran keberhasilan pelantikan bukan semata-mata berapa banyak kursi yang terisi, melainkan apakah pejabat yang ditempatkan mampu memperbaiki koordinasi, mempercepat pekerjaan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro Utomo mengatakan pengisian jabatan kali ini juga menyasar sejumlah posisi sekretaris perangkat daerah.
Menurut dia, pengisian tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi koordinasi dan administrasi pada masing-masing perangkat daerah dapat berjalan lebih optimal.
“Mayoritas posisi sekretaris dinas yang sebelumnya banyak kosong sudah terisi. Tinggal beberapa yang belum seperti sekretaris Dinas PTSP,” kata Agung.
Ia menambahkan bahwa manajemen talenta telah diterapkan di lingkungan Pemkab Gresik dan menjadi salah satu pertimbangan dalam penugasan pegawai.
“Kalau pegawai di Pemkab Gresik sudah mengikuti manajemen talenta. Ini menjadi pertimbangan untuk penugasan pegawai,” ujarnya.
25 Jabatan, Sebaran Strategis
Selain Diskoperindag dan PMD, sejumlah posisi strategis lainnya turut diisi.
Mereka antara lain Sekretaris Dinas Pertanian Muhammad Nursyamsi, Sekretaris Satpol PP M. Hidayat, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Baktiar Gunawan Hutabarat, Sekretaris BKPSDM Nur Samsi, Sekretaris Kesbangpol Ahmad Haris Fahman, serta Sekretaris KBPPPA Rumiyati.
Kemudian Kepala Bagian Pembangunan Erna Dwi Kusmiati, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Hendriawan Susilo, Camat Balongpanggang Nur Salim, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Bonar Andri Cahyono, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Nikmatun Thoyibah, serta Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Herviani Damaiyanti.
Berikutnya Kepala Bidang Keuangan RSUD Ibnu Sina Muhammad Mukhlish Ariyanto, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Nuralamsyah, Sekretaris Kecamatan Duduksampeyan M. Imron Rosyadi, Sekretaris Kecamatan Manyar M. Fither Kuntajaya, dan Sekretaris Kecamatan Balongpanggang Maria Ulfah.
Dua pejabat pengawas yang turut dilantik yakni Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kesbangpol Isrouz Zakiyah serta Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Prokopim Trisno Yadi Setyawan.
Setelah Dilantik, Kinerja Jadi Pertaruhan
Pelantikan 25 pejabat tersebut pada akhirnya membawa konsekuensi baru bagi Pemkab Gresik.
Terutama pada perangkat daerah yang secara langsung dikaitkan dengan agenda strategis seperti Kopdes dan Pilkades.
Struktur organisasi kini diperkuat. Sejumlah jabatan sekretaris dinas yang sebelumnya kosong juga mulai terisi.
Tinggal bagaimana struktur baru tersebut bekerja.
Sebab, manajemen talenta dan meritokrasi pada akhirnya tidak berhenti pada proses memilih dan menempatkan seseorang pada sebuah jabatan. Ukuran berikutnya adalah kinerja, koordinasi, dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.
Bupati Gresik telah menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan dasar yang optimal.
Karena itu, setelah pelantikan selesai dan sumpah jabatan diucapkan, perhatian publik kini beralih pada satu hal yang lebih konkret: apa yang berubah setelah 25 pejabat baru mulai bekerja? (Ink)
