GRESIK, Investigasi.today – Kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU Kabupaten Gresik memunculkan persoalan yang perlu ditelusuri: di tengah keterbatasan stok, polisi menemukan dugaan praktik pembelian BBM bersubsidi menggunakan sepeda motor bertangki modifikasi untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp12.000 per liter.
Polres Gresik telah memeriksa kondisi pasokan di tiga SPBU sekaligus menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebanyak 14 orang beserta 14 sepeda motor bertangki modifikasi diamankan Polsek Kebomas pada Selasa (6/10/2026) untuk dimintai keterangan.
Temuan ini menjadi perhatian karena menyangkut distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan.
Pengecekan dilakukan setelah masyarakat menyampaikan keluhan melalui media sosial dan layanan pengaduan Lapor Cak Rama. Tiga SPBU yang diperiksa adalah SPBU Petrokimia di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, SPBU Sentolang di Jalan Veteran, serta SPBU Veteran di wilayah Kebomas.
Hasil pengecekan menunjukkan adanya keterbatasan stok, bahkan kekosongan Pertalite dan solar di sejumlah lokasi. Berdasarkan keterangan pengawas SPBU, kondisi tersebut berkaitan dengan perubahan jalur pengambilan pasokan BBM dari Depo Surabaya ke Depo Tuban.
Namun, persoalan pasokan dan dugaan penyalahgunaan BBM merupakan dua hal yang perlu ditelusuri secara cermat. Data mengenai volume pasokan, lama kekosongan, dan penyebab pasti kelangkaan belum diungkapkan dalam keterangan yang tersedia.
Pertalite Dibeli, Dipindahkan, Lalu Dijual Kembali
Kasatreskrim Polres Gresik AKP Mohammad Prasetyo menjelaskan, berdasarkan keterangan awal, 14 orang tersebut diduga membeli Pertalite menggunakan sepeda motor dengan tangki yang telah dimodifikasi.
BBM kemudian dipindahkan ke jeriken, dilanjutkan ke botol, sebelum dijual kembali melalui warung kelontong milik masing-masing dengan harga Rp12.000 per liter.
“Pertalite tersebut dibeli menggunakan sepeda motor bertangki modifikasi. Selanjutnya, dipindahkan ke jeriken, kemudian ke botol untuk dijual kembali di warung kelontong milik masing-masing,” ujar Prasetyo.
Praktik yang diduga berlangsung melalui beberapa tahapan itu menjadi alasan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Meski demikian, belum ada keterangan mengenai jumlah Pertalite yang dibeli, frekuensi pembelian, lama praktik berlangsung, maupun total keuntungan yang diperoleh.
Data tersebut penting untuk mengukur skala dugaan penyalahgunaan dan menilai apakah praktik yang ditemukan bersifat insidental atau berlangsung secara berulang.
Ditangani dengan Imbauan dan Pengembalian Tangki
Sehari setelah pengamanan, Rabu (7/10/2026), Unit Tindak Pidana Tertentu (Pidsus) Satreskrim Polres Gresik mendatangi Polsek Kebomas untuk memberikan imbauan kepada ke-14 orang tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya.
Petugas juga meminta mereka membuat surat pernyataan, mendata kendaraan, serta mengembalikan tangki sepeda motor ke bentuk semula sebelum kendaraan diserahkan kembali kepada pemiliknya.
Dalam keterangan yang disampaikan, belum dijelaskan apakah perkara tersebut ditingkatkan ke penyidikan, apakah ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, atau apakah ada sanksi administratif maupun proses hukum lanjutan.
Kejelasan status penanganan ini penting agar masyarakat mengetahui tindak lanjut konkret terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditemukan.
Pengawasan SPBU Bakal Diperluas
Polres Gresik menyatakan akan melakukan pemeriksaan secara bertahap terhadap SPBU lain di wilayah Kabupaten Gresik untuk memantau ketersediaan BBM dan menindaklanjuti potensi gangguan distribusi.
Masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi atau gangguan keamanan dapat menyampaikan laporan melalui Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006 atau Call Center Polri 110.
Di tengah keluhan kelangkaan, tantangan penanganan bukan hanya memastikan pasokan kembali tersedia, tetapi juga memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan setiap dugaan penyimpangan ditindaklanjuti secara transparan.
Polres Gresik kini memiliki dua pekerjaan penting: mengawasi distribusi BBM dan memperjelas tindak lanjut atas dugaan praktik penjualan kembali Pertalite tersebut. Publik membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka tidak berhenti pada pemeriksaan, melainkan diikuti langkah nyata untuk menjaga akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. (Ink)
