Jakarta, investigasi.today – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), sekaligus Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Dalam acara tersebut, Satyawan dan Sriyanto mengucapkan sumpah jabatan yang dituntun langsung oleh Presiden: “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.”
Usai pengambilan sumpah, keduanya menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sosok Berpengalaman Memimpin
Satyawan Pudyatmoko dikenal memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya ia menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Perencanaan dan Evaluasi di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) — lembaga yang sebelumnya menangani restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi prioritas, yang masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2024.
Sementara itu, Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ahli Pangdam XXI/Radin Inten.
BPGMN: Langkah Strategis Pengelolaan Ekosistem dan Pencegahan Karhutla
Pembentukan BPGMN sendiri telah diputuskan oleh Presiden pada 24 September 2026, sebagai langkah penting untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan ini diambil setelah Presiden melakukan diskusi mendalam bersama para akademisi dan pakar pengelolaan lahan gambut serta penanganan kebakaran di Istana Merdeka.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, kehadiran badan baru ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan peningkatan fungsi yang lebih sistematis dan berbasis sains.
“Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional. Fokus utamanya memperkuat pencegahan karhutla melalui penelitian, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas di kawasan gambut,” ujar Teddy pada Jumat (25/9).
Dengan terbentuknya BPGMN, diharapkan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia menjadi lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan secara lebih efektif di masa mendatang. (Ink)
