Jakarta, investigasi.today — Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan keputusan ini bukan hanya didasari pada dampak kesehatan, tetapi juga pertimbangan hukum Islam, risiko penyalahgunaan narkotika, dan beban sosial yang harus ditanggung masyarakat.
Dalam penjelasannya, Ni’am menegaskan bahwa vape tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama. Sebaliknya, rokok konvensional masih memiliki perbedaan pandangan hukum karena dampaknya yang sudah lama dikenal, sementara vape terbukti memiliki dampak buruk kesehatan yang lebih terukur dan tersebar luas di kalangan muda.
“Sekarang bahaya vape tidak hanya soal nikotin, tetapi juga sudah menjadi pintu masuk penyalahgunaan zat adiktif dan narkotika cair. Ini yang membuat fatwa haram menjadi sangat jelas,” ujar Ni’am.
Penjelasan ini disampaikan saat mengisi pengajian rutin mingguan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sabtu (14/11).
Salah satu poin penting yang disoroti adalah argumen bahwa cukai vape dianggap memberikan penerimaan negara. Ni’am menegaskan bahwa koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pengenaan cukai bukan untuk mencari pendapatan, melainkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap produk vape.
“Dengan cukai yang ada, harga otomatis lebih tinggi. Tujuannya bukan untung, tapi agar masyarakat tidak mudah mengaksesnya,” jelas Ni’am.
Lebih lanjut, dia menilai penerimaan cukai vape yang mencapai sekitar Rp 2,7 triliun hingga Rp 2,8 triliun per tahun jauh tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang harus ditanggung negara. Dampak jangka panjang seperti gangguan pernapasan kronis, penyakit jantung, dan kerusakan sistem saraf akibat nikotin pada akhirnya akan membebani anggaran kesehatan masyarakat.
Selain masalah kesehatan, MUI juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika cair. Berdasarkan temuan penegakan hukum, vape sering digunakan untuk menyemburkan zat adiktif lain yang berbahaya bagi tubuh.
Karena alasan itu, Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzar’i, yaitu menutup jalan keburukan, serta kaidah umum li al-wasa’il hukm al-maqasid, bahwa hukum sarana mengikuti hukum tujuannya. Artinya, jika suatu alat dapat menjadi jalan terhadap hal yang haram, maka penggunaannya juga harus dihindari.
Ni’am juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa vape lebih aman daripada rokok konvensional atau bisa menjadi alat bantu berhenti merokok. Menurutnya, cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dapat merusak sistem saraf manusia, terutama pada anak muda yang masih dalam tahap pertumbuhan.
“Vape bukan solusi berhenti merokok. Ia adalah produk yang menciptakan ketergantungan baru, bahkan dengan risiko kesehatan yang tidak kalah besar,” tegas Ni’am.
Fatwa resmi yang diterbitkan adalah Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Keputusan ini ditetapkan dalam Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat (6/11) dan ditandatangani pada Senin (9/11).
Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan beberapa poin penting:
1. Penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika hukumnya haram.
3. Produksi dan perdagangan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
“Fatwa ini bukan untuk melarang inovasi, melindungi masyarakat dari bahaya yang nyata. Kita ingin umat Islam menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, dan mematuhi tuntunan hukum Islam secara kaffah,” pungkas Ni’am. (Ink)
