GRESIK, Investigasi.today – Gerbong birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali bergerak. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melantik dan mengambil sumpah 32 pejabat, Jumat (13/11/2026). Perombakan yang mencakup 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 18 Pejabat Administrator ini menempatkan sejumlah nama baru pada posisi strategis pemerintahan, mulai dari pendidikan, keuangan, perizinan, lingkungan hidup hingga kewilayahan.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan terletak pada pergantian jabatan, melainkan sejauh mana rotasi tersebut mampu mengubah kinerja birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pelantikan berlangsung di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 800.1.3.3/257/437/.73/Kep/2026.
Dalam arahannya, Gus Yani menegaskan bahwa penempatan pejabat telah melalui pertimbangan dengan mengutamakan kepentingan organisasi. Ia meminta seluruh pejabat mengesampingkan kepentingan pribadi dan menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas.
“Saya menetapkan panjenengan di tempat baru ini berdasarkan hati, bukan karena yang lain. Saya, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD tidak minta apa-apa, cuma minta bersama-sama memberikan pelayanan terbaik dan membangun Kabupaten Gresik dengan baik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bagi para pejabat yang baru dilantik. Jabatan bukan sekadar peningkatan posisi atau pergantian tempat kerja, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui hasil kerja.
14 Jabatan Strategis Berganti
Dari 32 pejabat yang dilantik, perhatian tertuju pada 14 posisi Pimpinan Tinggi Pratama atau kepala perangkat daerah dan jabatan setingkatnya.
Misbahul Munir dipercaya memimpin Dinas Pendidikan, Andhy Hendro Wijaya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sedangkan Saifudin Ghozali menempati posisi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Selanjutnya, AM Reza Pahlevi dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekraf). Sri Subaidah dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Agustin Halomoan Sinaga sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Arif Wicaksono sebagai Kepala Satpol PP.
Posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dipercayakan kepada Johar Gunawan, Kepala Dinas Perikanan kepada Agung Endro Dwi Setyo Utomo, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi kepada Suyono.
Sementara itu, Suprapto dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, S Hariyanto sebagai Asisten Pemerintahan, Nuri Mardiana sebagai Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP), serta Titik Ernawati sebagai Asisten Administrasi Umum.
Penempatan tersebut membawa tanggung jawab besar pada sejumlah sektor pelayanan. Dinas Pendidikan, misalnya, dituntut menjawab persoalan mutu pendidikan dan pemerataan layanan. BPPKAD menghadapi tantangan optimalisasi pendapatan serta tata kelola keuangan dan aset daerah. Sementara DPMPTSP dituntut memastikan pelayanan perizinan berjalan efektif, transparan, dan tidak berbelit.
Di sektor lingkungan hidup, tantangannya juga tidak ringan. Persoalan pengelolaan sampah, pencemaran, dan kualitas lingkungan membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar program administratif.
Camat hingga Pejabat Administrator Ikut Bergeser
Selain jajaran pimpinan tinggi, rotasi juga menyasar pejabat administrator di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Bappeda.
Mochamad Jusuf Ansyori dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Perikanan, sedangkan Choirul Arif menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan.
Di lingkungan Sekretariat Daerah, Gunawan Purna Atmaja dilantik sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kiki Nuriyadi sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Arditra Risdiansah sebagai Kepala Bagian Umum.
Suwartono menempati jabatan Kepala Bagian Fasilitasi, Kerja Sama dan Aspirasi Sekretariat DPRD. Sementara Zurron Arifin dipercaya sebagai Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bappeda.
Pada tingkat kewilayahan, Herawan Eka Kusuma ditugaskan sebagai Camat Sidayu, Khoirul Anwar sebagai Camat Duduksampeyan, Supaji Alatas sebagai Camat Tambak, dan Yuson Lawupa Malvi sebagai Camat Dukun.
Berikutnya, Mohamad Ainul Mubarak menjabat Camat Ujungpangkah, Havy Wardana sebagai Camat Manyar, Sarbini sebagai Camat Wringinanom, serta Ahmat Taufiq sebagai Camat Sangkapura.
Adapun jabatan sekretaris kecamatan dipercayakan kepada Nur Hosni di Driyorejo, Kemas Saiful Rizal di Sangkapura, dan Syamsul Bilat di Tambak.
Rotasi Harus Berujung pada Perbaikan Pelayanan
Dalam arahannya, Gus Yani juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi antarperangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi harus terlihat dari manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap kondisi Gresik tetap aman dan kondusif agar aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan pemerintahan dapat berjalan optimal.
Bahkan, ia menyampaikan harapannya agar Gresik semakin baik dan aman, termasuk doa yang dipanjatkannya ketika menjalankan ibadah umrah.
“Semangat untuk menjadi Gresik yang lebih baik, yang memberikan manfaat, dan terus memberikan dampak kesejahteraan. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Kabupaten Gresik. Kemarin sewaktu umroh, saya juga mendoakan semoga Kabupaten Gresik ini menjadi lebih baik. Doa saya semoga Gresik semakin aman. Kalau aman dan kondusif, kita bisa kerja, bisa sekolah, sehingga kesejahteraan tumbuh,” ungkapnya.
Kini, pekerjaan rumah para pejabat baru adalah menerjemahkan pesan tersebut menjadi hasil yang terukur. Publik tentu menunggu apakah pergantian 32 pejabat ini benar-benar mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan disiplin birokrasi, memperkuat transparansi, serta menyelesaikan persoalan di masing-masing sektor.
Sebab, ukuran keberhasilan rotasi jabatan bukan terletak pada banyaknya pejabat yang dilantik, melainkan pada perubahan yang dirasakan masyarakat.
Integritas harus terlihat dalam keputusan, profesionalisme harus tercermin dalam pekerjaan, dan pelayanan publik harus membuktikan bahwa birokrasi hadir untuk kepentingan masyarakat.
“Jabatan boleh berganti, tetapi publik tidak membutuhkan sekadar wajah baru di birokrasi. Publik menunggu cara kerja baru dan hasil yang benar-benar terasa.” (Ink)
