Surabaya, investigasi.today – Media Siber atau media online harus mampu membangun serta meningkatkan kepercayaan kepada publik secara positif. Banyaknya media online yang belum memenuhi syarat UU Pers tersebut turut berpengaruh kepada tingkat kepercayaan pembaca.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Konferasi Wilayah Jawa Timur Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Spazio Surabaya, Rabu (25/10).
Dikatannya, pada era demokratisasi informasi dan revolusi digital, membuat media online tumbuh seperti jamur di musim hujan. Bedasarkan catatan Dewan Pers saat ini terdapat sekitar 43.400 media.
Dari jumlah tersebut, lanjut Gus Ipul sapaan akrabnya menjelaskan bahwa terdapat 234 media yang memenuhi syarat UU Pers. Ini artinya, masih sangat sedikit media online yang mengacu pada standar perusahaan pers dan standar organisasi yang tunduk kepada kode etik jurnalistik.
Gus Ipul menambahkan, terkadang banyak media online yang belum berbadan hukum PT dan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM. Tak hanya itu, media online juga harus mempunyai modal dan mampu menggaji karyawannya dan punya penanggung jawab yang jelas terutama alamat redaksinya.
“Saya memiliki pengalaman, pada saat media online memberitakan saya. Saya ingin melakukan klarifikasi maupun hak jawab namun, ketika saya mencari alamat redaksinya tidak ditemukan,” terangnya.
Bedasarkan survey AC Nielsen penetrasi atau keberadaan media online di Indonesia telah jauh mengalahkan media cetak. Media online saat ini menduduki posisi ketiga dengan 44 % setelah TV dan media outdoor. Sedangkan koran atau media cetak berada di urutan kelima sebanyak 7 % setelah radio dan tabloid atau majalah.
Menurutnya, ada beberapa masalah maupun tantangan yang perlu diperhatikan bagi media online. Masalah kepercayaan pembaca yang masih rendah merupakan tantangan serius. Untuk itu, media online harus mampu menjadi media verifikasi terhadap berbagai informasi melalui alat digital yang ada.
Tantangan lain yang harus dilakukan adalah kerja redaksi media online harus mampu meyakinkan publik pembaca bahwa konten yang disajikan adalah sebuah karya jurnalistik dengan berpedoman pada media siber.
Pemerintah, tambahnya telah memberikan ruang lebih bagi media media online di Jatim. Dalam pengembangan bisnisnya Pemprov Jatim memberikan ruang untuk kerjasama dalam penyebaran atau sosialisasi berbagai program pemerintah.
Dari sisi konten, pemerintah akan memberikan akses yang luas bagi pekerja online dalam kerja jurnalistiknya. Ini artinya ke depan tidak boleh ada laigi diskriminasi terhadap media online, terutama yang telah memenuhi ketentuan UU Pers.
Sementara itu, Ketua Panitia Konferwil AMSI Arief Rahman melaporkan bahwa konfrensi ini adalah pertama kali diselenggarakan di Jatim. Konferwil ini bertujuan ingin menggali semua informasi pembangunan yang ada di seluruh daerah Jawa Timur. “Dalam konferwil ini juga akan diisi oleh banyak narasumber diantaranya Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Bupati Trenggalek, Walikota Surabaya dan Kapolrestabes Surabaya,” terangya.
Ketua DPD AMSI Wens Manggut yang juga selaku Pemred Merdeka.com mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan konferwil ke empat diselenggarakan di Indonesia. Konferwil yang diselenggarakan di Jatim ini adalah paling meriah. Terbukti, dihadiri oleh banyak mitra di sektor pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan mitra bisnis.
Pihaknya menjelaskan, AMSI didirikan karena kita melihat jumlah media online di Indonesia sangat banyak yakni mencapai 40.000 lebih. Bedasarkan data dari Kemenkominfo jumlah terakhir 47.000. Jumlah tersebut jadi satu mulai dari yang punya perusahaan pers, berbadan hukum sampai tidak mengerti bahwa media harus berbadan hukum.
“Melihat kondisi tersebut, kami diminta oleh Dewan Pers untuk membentuk asosiasi sehingga mereka dapat memiliki perkumpulan untuk menyebarkan informasi secara positif,” tutupnya. (yit)
