LSM & Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan, Tolak Tambang Tumpang Pitu
BANYUWANGI, investigasi.today – Aspirasi dari berbagai aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Gabungan Kelompok Masyarakat peduli lingkungan Banyuwangi pada Kamis (27/12) kemarin mendapat apresiasi dari Ketua Komda Reclasseering Indonesia Kab.Banyuwangi La Lati.SH.
Pasalnya, Kegiatan tambang emas tumpang pitu yang dilakukan oleh PT.BSI sebagai owner sejak awal sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama jika di tinjau dari aspek Dampak Lingkungan dan aspek penyerapan Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang tidak terpenuhi.
Menurut La lati,” Sejak awal masyarakat sudah menolak karena tidak sesuai dengan perjanjian Kompensasi Kesejahteraan pada masyarakat terdampak langsung (MTL) dan juga selain itu penyerapan tenaga kerja lokal (TKL) juga tidak terpenuhi yaitu 70:30 sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kontrak karya pada awal explorasi “, ucapnya.
” Dalam hal ini ada Pro dan kontra pada kegiatan Tambang Tumpang Pitu yang belum terselesaikan sampai saat ini walaupun sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak namun selamanya akan krisis penyelesaian karena faktor “X” ( faktor kepentingan) jika merujuk pada hasil rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu silam “imbuhnya.
” Dari 50 Anggota DPRD Antar Fraksi yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut hanya 1 Anggota Dewan Berinisial ” SG” yang menolak kegiatan tambang emas Tumpang Pitu yang artinya mayoritas 99 ℅ suara anggota DPRD menyatakan setuju inilah yang di maksud faktor “X”nya “, tambahnya.
” Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara DPRD selaku Wakil Rakyat dengan Rakyat yang memilihnya lalu kemana rakyat akan menyalurkan aspirasinya haruskan rakyat akan Curhat pada rumput -rumput yang bergoyang??. “, katanya.
“Sumber utama dasar penolakan aktivis maupun elemen masyarakat di sebabkan Faktor “Pengingkaran Janji Kesejahteraan” dari Elit-elit Pemerintah Pusat/Daerah dan PT.BSI selaku Owner yang ingkar janji dalam perjanjian awal Kontrak Karya sebagai bentuk dukungan solidaritas aktivis “, terangnya.
“Kami akan mendesak Menteri BUMN, Bupati Azwar Anas dan PT.BSI untuk segera merealisasikan pasal-pasal perikatan perjanjian (kesejahteraan masyarakat) yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Karya agar Jangan ada dusta di antara kita “, pungkas La lati. (Widodo)
