Surabaya, Investigasi.today – Tanda pengenal pegawai di dalam Instansi ataupun Perusahaan pada umumnya tidak ada perbedaan dalam segi bentuk ataupun warna. Hanya tulisan Nama dan Jabatan yang membedakan. Dan terkadang membuat orang awam yang melihatnya sama dan setara, terkecuali bila sudah mengenali pegawai tersebut, Sabtu (17/8).
Lain halnya dengan Kris Hadi Widayanto SH, selaku Kepala Sub Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ini, yang kedepannya menginginkan tanda pengenal yang berbeda antara pegawai tetap dan pegawai honorer.
Menurutnya “Wacana ke depan harapan Saya berharap di kejaksaan Negeri Tanjung Perak akan membuat tanda pengenal yang berbeda warnanya antara pegawai tetap dan pegawai honorer. Mengapa? Karena jika orang luar mendapati Staff Saya yang nakal, Saya hanya menanyakan tanda pengenalnya warna apa jadi kita tahu ini pegawai tetap apa honorer, mengapa dirinya ingin merealisasikan hal tersebut karena ibarat di Instansi Kepolisian dalam jabatan yang dijabatnya dianggap sama dengan Propam, “Ibaratnya Saya ini propamnya Pegawai Kejaksaan yang menerima laporan para Staff Jaksa yang nakal, maka dari itu perbedaan tanda pengenal sangat baik untuk direalisasikan”, ujarnya.
Terkait sanksi Jaksa yang nakal, tetap akan diberikan sanksi tapi dilihat dulu permasalahannya apa, karena kinerja kita harus sesuai dengan PER- 006/A/JA/07/2017.
Dalam menghadapi industri 4.0 sering disebut juga sebagai Making Indonesia 4.0. Istilah ini sebenarnya mengandung makna positif dan dapat memicu perkembangan Indonesia serta merevitalisasi industri nasional secara keseluruhan, baik dari keseluruhan pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Selain Thailand dan Vietnam, Indonesia juga memiliki optimisme yang signifikan terhadap prospek industri 4.0, terutama di sektor ekonomi berbasis manufaktur.
Optimisme semacam ini juga diiringi dengan sedikit kecemasan. Misalnya,pertanyaan singkat mengenai bagaimana negara-negara kepulauan seperti Indonesia berjuang menangani industri 4.0.
Dalam wilayah kerja Kejaksaan sebaiknya memahami dan melanjutkan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, dimana Program WBK dan WBBM merupakan strategi nasional yang kini diterapkan di semua institusi penegak hukum”, Ujarnya.
Walaupun terbilang baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Sub Pembinaan, kinerja beliau, patut diacungi jempol.
Banyak hal yang ingin direalisasikan Kepala Sub Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak diantaranya Pembangunan SDM untuk pegawai , Kesehatan Poliklinik dan program digitalisasi sesuai dengan kebutuhan pegawai”, Ujarnya.
Ditanyakan perihal penilaian terhadap Jaksa, Kris Hadi Widayanto SH menjawab belum bisa memberikan keterangan karena baru menjabat 3 bulan di Kejaksaan Tanjung Perak. “Namun untuk Jaksa yang terbaik dalam berprestasi Akademik ada 2 orang tapi yang lolos terbaik 1 orang yaitu Jaksa Chalida, memang tidak mudah untuk menjadi yang terbaik, tetap harus diberikan ujian tingkat skill kecerdasan Jaksa, salah satu contoh seorang Jaksa harus pandai dalam berbahasa Ingris bahkan dengan materi yang lainnya juga.
Terakhir ditambahkan kepala Sub Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ini mengenai harapan terhadap Kejaksaan Negeri Tanjung perak ini agar ditengah himpitan persaingan yang masuk ke kominfo, harus benar-benar bersaing terutama ITE walaupun bersaing tetap dapat maju berkembang, pungkasnya. (Sri).
