Batu, investigasi.today – Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya fee kurang lebih 10 persen dari anggaran pembangunan, menjadi norma umum pada proyek pemerintahan layak untuk dicermati dan dijadikan masyarakat untuk ikut memantau kwalitas dan mutu sebuah pekerjaan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Good Goverment Activator Aliance (GGAA) Jatim Sudarno. Sudarno mengatakan, saat KPK berhasil melakukan OTT kepada orang nomor 1 di Batu bersama rekanan dan Kabag Unit Pengadaan Lelang (ULP) dirumah dinas beberapa waktu lalu membuktikan kebenaran hal tersebut.
” Jika proyek yang dikerjakan ada potongan 10 persen dari anggaran terus bagaimana kwalitas bangunan yang dikerjakan oleh rekanan pemerintah,” keluh Sudarno.
ER, tambah Sudarno, tersandung indikasi kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar, meminta jatah sekitar 10 persen dari nilai proyek. Sehingga Eddy menerima jatah Rp 500 juta dinilai sangat menciderai kepercayaan warga Kota Batu.
” Walaupun toh sosok ini mampu untuk mengangkat popularitas Batu dikancah nasional,” ungkap dia.
Masyarakat, tambah Sudarno, harus aktif untuk mengontrol, jangan sampai kwalitas proyek untuk masyarakat dicurangi sehingga mengakibatkan buruknya pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan.
” GGAA sangat mengecam dan menyayangkan OTT terkait fee 10 persen terjadi di kota batu,” tambah pria yang sering menjadi nara sumber di televisi lokal Batu ini.
Seperti yang direlease KPK, tindakan ini tentunya sangat mencoreng pakta integritas yang telah ditanda tangani oleh ASN Pemkot Batu, terlebih kala itu dirinya (ER.red) yang membuat pakta integritas.
” Aneh pakta integritas dirinya yang membuat dan dicoreng sendiri karena ulahnya,” sambung Sudarno.
Bayangkan, tandas dia, jika setiap proyek dirinya mendapatkan fee 10 persen, berapa hasil yang didapat dan kerugian masyarakat serta uang negara. (bangir)Â
