Surabaya, investigasi.today – Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terus beralih melakukan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog lokal. Langkah ini dilakukan demi memberantas korupsi dan pungutan liar.
“Dengan adanya digitalisasi, Insya Allah hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Karena ada jejak digitalnya. Akurasi data lebih bagus, serta yang lebih penting mendorong UMKM tumbuh dan berkembang,” ujar Bobby di Surabaya saat E-Purchasing Award yang digelar Pemprov Jatim, Jumat (23/8).
Bobby mendorong pelaku usaha untuk melakukan percepatan penayangan produk dalam negeri baik usaha mikro kecil dan koperasi dalam e-katalog lokal maupun toko daring.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Jatim ini membeberkan 33 kabupaten/kota se Jatim telah melakukan transaksi barang dan jasa melalui e-catalog telah mencapai Rp 1 Triliun.
“Ada 33 kabupaten kota di Jawa Timur telah berhasil melakukan transaksi barang dan jasa bahkan mencapai Rp 1 Triliun lebih dengan 198 UMK, produk yang tayang lebih dari 1.000 produk,” jelasnya.
“Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) ini mendorong seluruh daerah untuk berlomba-lomba melakukan transaksi. Alhamdulillah perkembangannya positif,” tambahnya.
Dia juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya Pemprov Jatim masih menjadi pengelola e-katalog lokal dengan jumlah etalase terbanyak se-Indonesia.
“Untuk e-katalog lokal Jatim sebanyak 101 etalase termasuk katalog konstruksi. Di mana total transaksi hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp 6,1 Triliun Rupiah dengan produk tayang 170.152 produk,” tuturnya.
Di akhir, Bobby mengajak daerah yang belum bergabung pada program Jatim Bejo untuk ikut berkolaborasi dan berpartisipasi memanfaatkan toko daring dan e-katalog lokal sebagai upaya integrasi pengadaan barang dan jasa.
“Yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan, efektif dan efisien serta aman dan nyaman,” jelasnya.
Sementara Kepala Biro PBJ Setda Prov. Jatim Endy Alim Abdi Nusa menyampaikan sesuai dengan komitmen Pemprov untuk meningkatkan belanja daerah maka Pemprov terus mengoptimalkan E Katalog lokal dan program Jatim Bejo.
“E Purchasing Award digelar untuk memberikan apresiasi terhadap transaksi digital yang diharapkan memberikan banyak manfaat,” ujar Endy.
Lebih lanjut, ucap Endy, program Jatim Bejo dan katalog lokal dapat mendorong pertumbuhan nasional bangga terhadap produk Indonesia.
“Transaksi Jatim Bejo semakin meningkat per tahunnya, awalnya 12 kabupaten kota pada tahun 2020 sampai dengan Juli 2024 bertambah menjadi 33 kabupaten kota yang bergabung. Ini sangat membanggakan sekali,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI Yulianto Prihandoyo berterima kasih kepada Pemprov Jatim atas keberhasilan sosialisasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa yang cukup massif sehingga berjalan lebih cepat dan transparan.
“Hari ini Pemerintah punya 2 katalog belanja, E- Katalog dan Jatim Bejo. Banyak manfaat yang didapat, kita bisa belanja lebih cepat dan tepat. Hemat bermanfaat, minus korupsi, serta dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO Mbizmarket yang merupakan mitra resmi toko daring LKPP sejak tahun 2020 mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jatim melalui Program Jatim Bejo.
Riyadi mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim mendorong e-purchasing sebagai alat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang jasa. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendukung perkembangan usaha UMK lokal secara langsung.
“Kami sangat mengapresiasi atas kesempatan serta kepercayaan yang diberikan oleh Pemprov Jatim sejak tahun 2020 dalam mendukung transformasi pengadaan digital barang jasa kebutuhan dengan metode e-purchasing melalui platform Mbizmarket,” kata Riyadi.
“Kami turut bangga dengan capaian serta komitmen yang telah dicapai oleh Pemprov Jatim untuk mendorong penggunaan metode e-purchasing dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya E-Purchasing Award 2024 di Jatim,” tambahnya.
Riyadi memastikan pihaknya akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan untuk mendorong transformasi pengadaan barang jasa di Pemprov Jatim melalui Program Jatim Bejo.
“Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berupa sosialisasi penggunaan Toko Daring untuk pengadaan barang jasa, serta kegiatan bimbingan teknis untuk para OPD dan penyedia UMK di Jawa Timur,” ujarnya.
“Kami secara konsisten menyediakan dan memutakhirkan platform solusi e-procurement-nya yang berbasis website dan mobile application yang kini telah dimanfaatkan oleh 34 pemprov di Indonesia untuk mendukung pengelolaan pasokan, manajemen penyedia dengan lebih baik, mengontrol transaksi pengadaan yang transparan dan akuntabel,” tandasnya. (Lg)
