Tuesday, July 8, 2025
HomeBerita BaruJatimBerupaya Penuhi Target PBB, Camat Bangorejo ; Kadus Wajib Menarik Pajak

Berupaya Penuhi Target PBB, Camat Bangorejo ; Kadus Wajib Menarik Pajak


Camat Bangorejo (Taufik Rohman) Gelar Rapat Evaluasi Target PBB Di Pendopo Kecamatan Bangorejo

BANYUWANGI, Investigasi.today –
Pada Rabu (31/10) bertempat di pendopo kecamatan Bangorejo berlangsung rapat evaluasi yang di pimpin langsung oleh camat Bangorejo (Taufik Rohman) di dampingi kasi terantib ( Eko Budi Suwarno) dan di hadiri oleh jajaran kepala dusun dari semua desa yang ada di wilayah kecamatan Bangorejo kabupaten Banyuwangi.

Dalam rapat yang berlangsung tersebut camat Bangorejo memberikan pengarahan serta himbauan kepada kepala dusun terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini di nilai belum memenuhi target sehingga sistem yang ada selama ini harus segera di benahi sehingga nantinya bisa memenuhi target.

Camat Bangorejo, Taufik Rohman mengatakan,” Menarik pajak bumi dan bangunan ( PBB) merupakan tugas kepala dusun ( Kadus) dan apabila Kepala dusun tidak menarik PBB sama dengan tidak bekerja dan hal itu bisa menimbulkan kerugian bagi pemerintah sedangkan pihak pemerintah kabupaten Banyuwangi selama ini sudah memenuhi semua hak kepala dusun “, ujarnya

” Kalau ada warga dengan berbagai alasan tidak membayar PBB sangat tidak masuk akal karena nilainya sangat kecil di banding dengan nilai obyek yang di tinggalinya dan kendala tersebut merupakan tugas Kepala dusun untuk berupaya mencari solusi serta menyikapi “, ujarnya.

” Selama ini citra Bangorejo di pemerintah kabupaten Banyuwangi sudah sangat baik jadi jangan sampai rusak karena kinerja kita terkait dengan PBB yang tidak lunas dan untuk mengembalikan ke sedia kala akan sulit sehingga tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada masyarakat luas “, katanya.

” Menjadi kepala dusun merupakan keinginan pribadi untuk mengabdi kepada masyarakat, Pemerintah dll jadi di harapkan bisa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan terutama dalam hal menarik PBB karena pemerintah sudah memenuhi hak kepala dusun antara lain gaji maupun tunjangan yang lain dan bila merasa tidak mampu silahkan mundur sehingga memberikan kesempatan bagi warga lain “, tambahnya.

” Untuk ke depan marilah semua sistem yang ada kita lakukan pembenahan sehingga nantinya dalam menjalankan tugas serta kewajiban sebagai kepala dusun bisa berjalan dengan maksimal dan terkait dengan PBB bisa memenuhi target sesuai yang di harapkan bersama “, pungkasnya. (Widodo)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -



Most Popular