SURABAYA, investigsi.today – Pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini berlangsung semakin pesat. Terlebih lagi pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu tuntutan semakin meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM di bidang jasa konstruksi, sehingga diperlukan strategi untuk menghadapinya, salah satunya adalah dengan mengembangkan kualitas SDM yang dimiliki.
Dalam penyelenggaraan infrastruktur, dukungan SDM konstruksi sangatlah penting, agar pembangunan konstruksi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat waktu. Tanpa tenaga kerja konstruksi yang handal dan berkualitas, konstruksi tidak akan maju.
Ketersediaan SDM di bidang konstruksi yang berkualitas akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil konstruksi. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional maupun daerah perlu terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM tenaga kerja konstruksi sesuai bidangnya.
Dalam bidang pekerja konstruksi, tukang sendiri merupakan tenaga kerja konstruksi terdepan yang terlibat dan berhadapan langsung dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Sebagaimana kita ketahui bersama, pesatnya perkembangan pekerjaan konstruksi di Indonesia belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja konstruksi (dalam hal ini tukang dan mandor) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, bahkan jumlah tenaga kerja konstruksi masih sedikit yang memiliki sertifikasi kompetensi yaitu sertifikat keterampilan (SKT), padahal dalam UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menegaskan keharusan tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikasi konstruksi tersebut.
Terlebih lagi saat ini kita juga dihadapkan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean yang memungkinkan masuknya tenaga kerja konstruksi dari negara lain ke Indonesia sehingga meningkatkan persaingan secara global. Dalam hal ini sertifikasi menjadi hal yang sangat penting selain sebagai cara untuk membatasi masuknya tenaga asing ke Indonesia juga untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sendiri.
Untuk itulah maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melalui UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman saat ini mengadakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi bagi tukang dan mandor yang bertujuan selain untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, juga agar menjadi SDM yang lebih handal, berkualitas, dan bersertifikat.
Dan sebagaimana tahun sebelumnya, pada tahun 2017 ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Konstruksi yang kali ini diadakan di Kabupaten Blitar (22-24 Agustus 2017) dan Kabupaten Tulungagung (28-30 Agustus 2017).
Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman yang mewakili Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Ir. H.M. Tanzil Furqon, MMT dalam sambutannya pada saat pembukaan acara mengharapkan dengan pelatihan dan sertifikasi yang meliputi teori (pembekalan), praktek dan uji ini maka para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilannya agar dapat berkiprah maupun berkompetisi di sektor konstruksi dalam lingkup lokal maupun global.
Pelatihan dan Sertifikasi yang dilaksanakan di Kabupaten Blitar bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Bence, Kecamatan Garum. Kegiatan ini diikuti oleh total 90 peserta yang terbagi menjadi 3 bidang sesuai permintaan yang dibutuhkan daerah Kabupaten Blitar yaitu Tukang Pasang Bata/Dinding (TA.004), Mandor Tukang Batu/Bata/Beton (TL.005), Mandor Besi/Pembesian/Penulangan Beton (TL.009), masing-masing sebanyak 30 orang peserta perbidang. Sedangkan Pelatihan dan Sertifikasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung bertempat di Gedung Gapensi dengan total peserta 90 orang yang seluruhnya berada dalam bidang yang sama yaitu Tukang Pasang Bata/Dinding (TA.004) sesuai dengan permintaan bidang yang dibutuhkan daerah Kabupaten Tulungagung.
Selain hasil yang memuaskan dari pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi di Kabupaten Blitar yang dinyatakan 100% kompeten, ada satu hal menarik lainnya dari pelaksanaan kegiatan tahun ini dibandingkan pelaksanaan di tahun yang lalu. Yaitu adanya keikutsertaan sejumlah peserta perempuan (4 peserta dari total 90 peserta) dalam pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Ini adalah sesuatu hal baru yang menarik mengingat di kegiatan sebelumnya belum pernah diikuti oleh peserta perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi yang identik dengan pekerjaan maskulin di bidang jasa konstruksi seperti tukang dan mandor tidak menutup akses dan partisipasinya dari para peserta perempuan.
Ini menunjukkan pula bahwa kegiatan ini mendukung dan responsif terhadap kesetaraan gender. Perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan menambah kemampuan SDM nya sehingga dapat menghasilkan manfaat untuk lingkungan yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan baik laik-laki, perempuan, lansia maupun anak-anak. (adv)
