Sumenep, Investigasi.today – Unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur pemuda dari empat Kecamatan. Dari keempat kecamatan itu yang terdiri dari Kec. Batu Putih, Kec. Batang Batang, Kec. Dungkek, dan Kec. Gapura ia menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Parlemen DPRD Sumenep terkait dengan penebangan pohon cemara udang dan pengalihan lahan tanah pertanian menjadi lahan tambak udang, Senin (9/3).
Mereka datang dengan mengatas namakan dari Aliansi Pemuda Timur Daya (API) terkait dengan masalah lahan tanah agraria yang terjadi di empat kecamatan tersebut dengan problemah lahan tanah pertanian menjadi tambak udang serta penebangan pohon cemara udang.
Serta apa yang terjadi belakangan ini dengan penebangan pohon cemara udang serta reklamasi yang terjadi di kawasan pantai pesisir timur utara dan alih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan tanah tambak udang.
“Dengan peralihan fungsi lahan ini, semakin lama, semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Sumenep, serta anggota DPRD Sumenep kok diam saja?” ungkap Ali Wafa korlap Aksi ini.
Ia juga menyampaikan dengan mengalihkan fungsi lahan dengan apa yang terjadi ini membuktikan bahwa Pemkab Sumenep dan DPRD Sumenep sebagai wakil dari rakyat ini membuktikan bahwa pemkab dan DPRD sumenep tidak bisa mencerminkan sebagai Penegak Hukum, menurut Versi mereka diperumpamakan seperti Jaringan laba laba atau hanya menjerat orang yang lemah saja.
Dalam hal ini, mereka yang datang sebagai Aliansi Pemuda Timur Daya (API) untuk menyampaikan dan menindak lanjuti Anggota DPRD Sumenep, untuk menindak tegas para pelaku alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi lahan tambak udang dan penebangan cemara udang secara ilegal harus segera dihentikan.
“Kami sarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menindak tegas para pelaku alih fungsi Penebangan pohon cemara udang dan peralihan lahan tanah pertanian menjadi lahan tambak udang dan seharusnya Pemkab bertindak netral dan harus secara selektif dalam mengeluarkan surat izin serta tegakkan perda RT/RW”, imbuhnya.
Pada Akhirnya para pengunjuk rasa tersebut dari perwakilan beberapa orang dari empat kecamatan itu dipersilahkan masuk ke ruangan Kantor DPRD Sumenep dan ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Hamid Ali Munir. (Fathor)
