Kediri, investigasi.today – Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertujuan untuk menjamin agar seluruh peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas dan mengimplementasikan program ini, dibutuhkan dukungan dan peran pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN-KIS.
Hal ini pula yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kediri, acara integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan dan Penyerahan Kartu JKN KIS PBID Kab. Kediri yang digelar di Balai Kecamatan Gampengrejo tersebut dihadiri Bupati Kediri, Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri, Kepala Dinas Kesehatan, Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kediri, serta masyarakat penerima JKN-KIS.
“Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat agar mereka mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri, dr. Gatot Subroto.
Proses integrasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Verifikasi pun dilakukan berulang-ulang agar penerima benar-benar tepat sasaran. “Banyak masyarakat yang lupa mengurus identitas atau lupa menyerahkan data-data perubahan. Dari pendataan saja, dari sekian ribu setelah diteliti dan diverifikasi jumlahnya 5222. Kita verifikasi ulang tinggal 4672. Tolong bapak ibu setelah menerima kartu ini, segera laporkan jika ada perubahan, termasuk mungkin jika ada pertambahan anggota keluarga,” lanjutnya.
Kartu JKN-KIS PBID diserahkan secara langsung oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno kepada tiga orang perwakilan masyarakat penerima. Total terdapat 4672 Kartu JKN-KIS PBID yang diberikan kepada masyarakat se-Kabupaten Kediri di tahap awal ini.
“Kartu yang bapak ibu terima ini tidak gratis, jadi tolong disimpan dengan baik dan jangan sampai hilang. Pemerintah telah membayar iuran per bulan, kalau bapak ibu sakit bisa menggunakan kartu ini untuk berobat. Bisa juga digunakan untuk mengecek tekanan darah atau kadar gula dalam darah,” kata Bupati Kediri.
Beliau juga menekankan bahwa verifikasi dan validasi terus dilakukan agar diperoleh data yang akurat. Penerima KIS PBID harus benar-benar mereka yang berhak. “Jangan sampai yang harusnya dapat malah tidak tercover. Dan masyarakat penerima harus sudah mendapatkan kartu ini tidak lebih dari awal Oktober agar bisa segera memanfaatkannya,” tegas Bupati.
Seusai penyerahan Kartu JKN-KIS PBID, diberikan sosialisasi terkait prosedur penggunaan kartu dan alur pelayanan kesehatan oleh Drs. Budi Wusonoadi, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan KC Kediri. Dilanjutkan dengan pemaparan program pembangunan daerah oleh Drs. H. Purnomo, MSi. (Pri )
