Jakarta, Investigasi.today – Penelitian obat baru Covid-19 telah diselesaikan oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bersama TNI Angkatan Darat (AD), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi obat Covid-19 pertama di dunia.
Dalam acara penyerahan hasil uji klinis fase 3 di Mabes AD, Jakarta Pusat, Rektor Unair Mohammad Nasih mengatakan “obat baru ini diharapkan akan menjadi obat Covid-19 pertama di dunia,” ungkapnya, Sabtu (15/8).
Nasih menjelaskan bahwa obat baru tersebut merupakan hasil kombinasi dari tiga jenis obat dan di luar negeri tiga obat itu diberikan satu per satu kepada pasien. Namun, oleh Unair, obat tersebut dijadikan satu. Alhasil, efektivitas obat lebih dari 90 persen.
Namun begitu, satu obat tersebut memiliki dosis yang rendah dibanding apabila obat diberikan secara tunggal dan BPOM tetap menganggap obat yang dihasilkan Unair digolongkan pada obat baru. “Setelah kami kombinasikan, daya penyembuhannya meningkat dengan sangat tajam dan baik sampai 98 persen efektivitasnya,” jelasnya.
Nasih menuturkan bahwa pembuatan obat Covid-19 ini sudah dilakukan sejak Maret 2020. Seluruh prosedur yang dipakai telah mengikuti apa yang disyaratkan BPOM. Namun, obat ini masih menunggu izin edar dari BPOM sebelum diproduksi masal.
“Untuk produksi dan edarnya kita masih tetap menunggu izin produksi dan edar BPOM. Artinya obat ini belum akan diproduksi sepanjang belum ada izin BPOM,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa obat Covid-19 tersebut telah melalui uji klinis dan penelitian. “Berdasarkan penjelasan dari ketua tim pelaksana research tadi, obat Covid-19 ini sudah memenuhi dengan science yang sudah didukung,” tutur Andika.
“Obatnya belum diberi nama, makanya ini mengundang semua stakeholders di sini dalam rangka mendukung,” lanjutnya.
Andika juga mengungkapkan bahwa dirinya akan bertemu Kepala BPOM Penny Kusumastuti untuk mengajukan proses untuk izin produksi pada Rabu (19/8) mendatang. “Untuk rencana produksi, makanya sekarang kita hadirkan Kimia Farma, lembaga farmasi, Polri, lembaga farmasi AD, IDI, Apoteker Indonesia, sekarang kita akan inventarisir bahan bakunya apa saja,” paparnya.
“Ketua tim penelitinya ada di sini, oleh karena itu segera kita rencanakan termasuk proposal anggaran dan detilnya sambil menunggu izin itu tadi. Lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa dalam waktu seminggu jadi, lebih bagus. Jadi kita butuh solusi cepat,” tandas Andika.
“Pengujian tidak ada, jadi hanya izin obat. Saya tidak tahu istilah terminologinya. Makanya kami sudah langsung akan berbicara rencana produksi. Siapa membuat apa, yang akan membeli bahan baku bagaimana, kemudian anggaran dari pemerintahnya seprti apa,” terangnya.
Jika berhasil disetujui, Andika meyakini pemerintah akan menganggarkan produksi massal obat Covid-19 ini. “Saya yakin anggaran ini akan diberikan, sehingga tidak semata-mata akan dijual begitu saja. Mungkin penanganan pertama harus ada anggaran pemerintah yang diturunkan sehingga cepat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah juga tengah melakukan uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac di Unpad Bandung. Project Integration Management Reseacrh and Development PT Bio Farma, Neni Nurainy memperkirakan uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 Sinovac baru rampung Januari 2021. Bila hasil uji klinis baik, maka produksi vaksin Covid-19 baru bisa dilakukan Februari atau Maret 2021.
“Jika Januari kita sudah dapat data dan informasi yang baik, mohon doa semuanya baru bisa kita produksi pada Februari atau Maret 2021,” ungkapnya dalam Talk Show Menanti Vaksin Covid-19, Sabtu (15/8).
Neni menambahkan, produksi vaksin Covid-19 tergantung dari hasil analisis interim uji klinis fase 3 terhadap para relawan. Analisis interim sendiri dilakukan enam bulan setelah penyuntikan vaksin dilakukan. Sembari menganalisis interim, Bio Farma menunggu data uji klinis fase 3 vaksin Sinovac di empat negara lain. Yakni, Bangladesh, Turki, Chile dan Brazil.
Bila seluruh data dalam negeri dan dari empat negara tersebut telah terkumpul, selanjutnya diserahkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Ini untuk dilakukan evaluasi, kemudian registrasi,” jelasnya.
“Produksi vaksin Covid-19 Sinovac dilakukan secara bertahap, demikian juga dengan distribusi kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan,” pungkas Neni. (Ink)
