Kado Indah Tutup Tahun 2018, Gresik Sabet 3 Penghargaan Nasional

0


Wabup Qosim saat menerima penghargaan dari Menteri Syafruddin

GRESIK, Investigasi.Today – Menjelang akhir tahun 2018, Kabupaten Gresik berhasil menyabet tiga penghargaan tigkat nasional sekaligus.

Penghargaan pertama yang diterima Wakil Bupati Dr. Mohammad Qosim mewakili Bupati Sambari, adalah penganugrahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2018 dari Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN RB) Syafruddin, di Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Penghargaan kedua, adalah diraihnya Innovative Gouvernment Award (IGA) 2018 yang siberikan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kepada Wakil Bupati Dr. Mohammad Qosim mewakili Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Jumat (7/12) malam.

Sedangkan penghargaan ketiga yang bakal diterima Wabup Qosim, yaitu Penghargaan Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) yang rencananya diberikan dalam satu upacara peringatan Hari Hak Azasi Manusia (HAM) sedunia ke 70, di Halaman kantor Kementerian Hukum dan Ham Jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2018 yang diraih oleh Kabupaten Gresik, adalah atas prestasi pelayanan Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura. Dua kecamatan ini memang ditetapkan Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto di antara 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Ke 10 OPD tersebut, adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura.

Diraihnya IGA 2018 ini berdasarkan capaian inovasi daerah, yang telah diciptakan oleh segenap OPD yang ada di jajaran Pemkab Gresik. Tercatat sampai tahun 2018, Pemkab Gresik telah mampu menciptakan 34 inovasi pelayanan masyarakat.

Inovasi ini tercipta selama empat tahun terakhir, sejak tahun 2015 diawali ada 2 inovasi yaitu Kakekku Datang (Dinas kependudukan dan catatan sipil) dan Go Plong (Dinas PU). Tahun 2016 bertambah 2 inovasi lagi, Sekolah Perempuan (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PA) dan Batas Petir (Obati Tuntas Penderita TB MDR/Dinkes).

Selanjutnya pada tahun 2017, jumlah inovasi daerah di Pemkab Gresik mencapai 20 buah. Selanjutnya pada tahun 2018, OPD di Pemkab Gresik berhasil menambah inovasi sehingga kini totalnyabtelah tercipta sebanyak 34 inovasi daerah.

Wabup Qosim menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gresik, atas tercapainya semua penghargaan ini. Dia menyatakan akselerasi inovasi daerah ini berkat dukungan sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

“Dampak inovasi ini dapat mewujudkan keharmonisan sosial, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah,” katanya.

Inovasi ini, menurut Wabup Qosim, juga dapat mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu, meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan, menghadirkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Sedangkan diraihnya penghargaan HAM, karena Pemkab Gresik sangat peduli tentang Hak Azasi Manusia. Banyak organisasi yang dibentuk Pemkab Gresik dalam mendukung berlangsungnya HAM ini, diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPB).

“Dengan terbentuknya berbagai forum ini, maka sampai saat ini stabilitas dan kondusifitas di Gresik sangat terjaga. Dengan forum tersebut, para tokoh yang terlibat di dalamnya dapat menciptakan keharmonisan dalam keberagaman agama serta keberagaman social kemasyarakatan. Selain itu laporan Pemkab Gresik tentang HAM secara berkala ke pemerintah pusat sangat intens,” ujarnya.

Sementara kepala Bagian Humas dan Protokol Sutrisno mengatakan, saat ini banyak terjadi peningkatan. Misalnya saja pendapatan perkapita (PCI) mencapai Rp 89,17 Juta/tahun. Peningkatan investasi pada tahun 2016, Rp 31,95 triliun dan Tahun 2017 menjadi Rp. 42,34 triliun, peningkatan PAD 22%. (Adv/adr)