Kemenkumham Bali Peringati Hari Dharma Karyadhika Secara Virtual

0

Denpasar, Investigasi.today – Peringatan HDKD Tahun 2020 secara virtual yang di pusatkan di graha Pengayoman jakarta dan di ikuti seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana tehnis secara virtual melalui aplikasi zoom meting.

Peringatan HDKD di ikuti Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali  bertempat di ruang Dharmawangsa jalan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, Senin (26/10) kemarin.

Dalam peringatan tersebut di ikuti oleh Jamaruli Manihuruk beserta segenap Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama dan Pejabat Struktural Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Selaku inspektur apel di Pusat Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna H Laoly dalam sambutannya menyampaikan HDKD 2020 mengusung Tema “Revolusi Digital”.

Menteri Kemenkumham menjelaskan makna dari tema tersebut adalah sebagai tonggak bagi suksesnya layanan publik yang semakin pasti.

Pandemi COVID-19 saat ini menjadi “test case” bagi Kementerian Hukum dan HAM, telah siap menerapkan digitalisasi di seluruh aspek kinerja. Kemampuan dalam menyajikan kecepatan berbasis teknologiinformasi, akurasi data, kekuatan sistem dan jaringan serta pengelolaan bandwith untuk internet, benar- benar diuji saat ini mengandalkan kemampuan teknologinya untukberperang menghadapi pandemi COVID-19.

Digiltalisasi memungkinkan ketersediaan layanan Kemenkumham yang lebih merata serta menyentuh hingga masyarakat demi kepastian hukum.

Prof Yasonna H Laoly juga menambahkan dalam sambutannya bahwasannya “Momentum Hari Dharma Karyadhika tahun ini adalah momentum yang tepat untuk evaluasi dan introspeksi bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM”, Ucap Prof Yasona.

Pada HDKD tahun ini merpati terpilih sebagai logo resmi HDKD tahun 2020 ini karena Merpati digambarkan sebagai hewan insan pengayoman yang memiliki loyalitas, pebawa pesan positif dan penuh kedamaian.

Prof Yasona menyebutkan makna yang mendasari makna merpati yaitu “memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti burung Merpati yang tidak pernah ingkar janji”, jelas Menkumham. 

Menuju HDKD 2020 ini, jajaran Kementerian Hukum dan HAM harus senantiasa ingat akan janji-janji kita sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat.

“Mari bersama kita buktikan kepada bangsa dan negara, bahwa kita bisa dan mampu memberikan yang terbaik untuk negeri ini”, tambah Prof Yasona.

Upacara Peringatan HDKD tahun 2020 ini juga dirangkaikan dengan syukuran, launching e-Visa dan SIP-Kumham serta pemberian penghargaan oleh Menkumham, salah satu yang mendapat penghargaan adalah Gubernur Bali atas partisipasinya dalam pembentukan Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) di 121 Desa pada 57 Kecamatan di 9 Kabupaten/Kota di Bali. (lskandar)