SEMENEP, Investigasi.Today – Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur mendesak Bupati agar secepatnya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dinilai kurang mampu dalam mengelola keuangan APBD yang selama dua tahun ini, anggaran hibah miliaran rupiah tidak di serap.
Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Hosri Yuananto mengatakan bahwa kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Kinerjanya tidak maksimal, sudah dua tahun tidak bisa mencairkan dana hibah anggaran dari APBD. “Kalau tahun ini juga tidak bisa mencairkan, sama saja jatuh di lubang yang sama. Saya harap tahun ini harus selesai dan terealisasi,” ungkapnya, Senin (11/3).
Hosri menuturkan selama ini banyak calon penerima bantuan mengeluh karena gagal menerima bantuan tahun 2018, padahal mereka telah banyak mengeluarkan biaya untuk mencairkan bantuan tersebut, seperti pembukaan rekening dan lainnya.
‘’Kami harapkan tahun ini tidak ada penundaan lagi, harus direalisasikan dan tidak berbenturan lagi dengan peraturan yang sudah ada,’’ tandasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Komisi II telah melakukan upaya agar bantuan segera direalisasikan, salah satunya dengan mendatangi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bersama calon penerimanya. Juga membawa persoalan tersebut di dalam sidang Pansus DPRD Sumenep.
“Kami juga pernah mengeluarkan SKTJM guna mendorong agar anggaran terserap, Namun upaya tersebut tidak diindahkan dan dinas terkait terkesan acuh. Sehingga anggaran tetap tidak direalisasikan,” paparnya.
‘’Kami juga pernah sampaikan ke asisten Bupati, karena yang begini harus dievaluasi dan harus dipertimbangkan kinerjanya,” jelasnya.
Pemerintah daerah dianggap lamban dalam mengatasi hal ini, meski telah tahu melemahnya kenerja dari kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Tapi mereka tidak segera mengambil tindakan, sehingga peran Pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat bawah masih diragukan. “Sudah terang seperti ini, masak bupati tidak tahu. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah ada unjuk rasa ke Dinas dan Pemkab,’’ tandasnya.
“Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Edy Sutrisno juga tidak bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai faktor yang menyebabkan anggaran selama dua tahun tidak terserap, termasuk pagu APBD anggaran pada tahun 2019 ini,” pungkasnya. (Fathor)
