Kunjungan “Kontroversi” Rombongan Pejabat Pemkab Gresik Ke Malaysia

0

Gresik, investigasi.today – Disaat kondisi APBD 2017 Memprihatinkan, sehingga banyak program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dipangkas, dengan alasan anggaran tidak cukup. Sungguh ironis, Bupati dan Wabup serta puluhan pejabatnya bepergian ke Malaysia dengan tujuan yang sampai saat ini belum jelas. Saat dikonfirmasi baik lewat Hp, WA maupun SMS semua pejabat kompak untuk tidak menjawab. Mereka berangkat Jum’at ( 17/11/2017 ) dan akan berada di negeri Jiran selama 3 hari sampai dengan Minggu.

Menurut Mulyanto , mantan Kadin Disnakertrans yang sekarang menjabat sebagai Kepala DPM PTSP mengatakan kepergian Bupati dan para pejabatnya ke Malaysia ini bukan agenda yang diprogramkan tetapi atas undangan TKI asal Gresik yang bekerja disana dan menggunakan dana pribadi , bukan dana APBD.

Sementara itu, kalangan wakil rakyat DPRD Gresik menyayangkan kejadian ini.
Politisi Gerindra , Nur Saidah mengatakan kepergian Sambari ke Malaysia dengan memboyong puluhan pejabatnya disaat seperti ini jelas sangat melukai hati rakyat.
“Kalau cuman temu kangen dengan TKI, kenapa harus mengajak semua pejabatnya, kan harusnya cukup Disnaker”, ungkapnya dengan nada menyayangkan.

Hal senada juga disampaikan politisi PDIP Mujid Riduan “lawatan Bupati beserta puluhan pejabatnya ini menjadi preseden buruk di pemerintahan SQ (Sambari-Qosim) jilid II”, katanya.

Menurut dia, komisinya meragukan kalau anggaran lawatan itu dari dana pribadi (iuran). Sebab, dia hafal betul dengan karakter pejabat Pemkab Gresik kalau sudah menyangkut soal urunan, pasti sangat sulit. “Makanya, kami akan selidiki diposkan dimana kegiatan itu, kalau bersumber dari APBD pasti akan ketemu” paparnya. ” Apalagi ada pengakuan bahwa soal biaya, pimpinan ( Kepala OPD red ) yang mengatur,” ujar Wakil Ketua Komisi A itu.

Sekjend PDIP Gresik ini juga menandaskan, saat ini banyak program pemerintah yang tidak beres. Diantaranya ; pengadaan kain seragam gratis bagi siswa SDN dan SMPN, program kerakyatan melalui pokir ( pokok pikiran ) DPRD juga program – program kerakyatan lainnya. “Harusnya malu sama rakyat, kok malah seperti ini”, cetusnya.

Komisi I yang membidangi kepegawaian akan mengagendakan memanggil Kepala BKD ( Badan Kepegawaian Daerah ) M. Nadlif yang membidangi kepegawaian. ” Kepala BKD akan kami panggil karena infonya yang menjadi koordinator kegiatan ibi adalah BKD”, pungkasnya.

Sementara itu, Arifin Sidayu Travel (SDA) mengaku kalau semua keperluan, mulai tiket pesawat hingga hotel rombongan besar pejabat Pemkab Gresik itu menjadi tanggung jawabnya.

Ifa, salah seorang petugas ASD ketika ditemui di kantornya di Desa Golokan Kecamatan Sidayu membenarkan, kalau rombongan Bupati Gresik ke Malaysia memang memakai jasa ASD, tidak hanya ke Malaysia, ternyata ada sejumlah pejabat yang berangkat lebih dulu ke Medan, kemudian menyusul ke Malaysia.

Menurut data, rombongan besar tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama berangkat hari Rabu (15/11) dengan tujuan Medan sebanyak 35 orang dengan pesawat Lion, dan hari Jum’at menyusul ke Malaysia.

Sedangkan rombongan Bupati Gresik sebabyak 85 orang, berangkat dari Juanda dan langsung ke Kuala Lumpur menumpang pesawat Malaysia Airlines. “Rencananya semua balik ke Juanda dari Kuala Lumpur dengan pesawat Air Asia pada Minggu (19/11),” jelasnya.

Wakil Gubernur Jatim saat dikonfirmasi mengaku belum tahu soal kepergian Bupati , Wabup beserta pejabat eselon II dan eselon III hingga Camat se_Kabupaten Gresik ke Malaysia.

Menurut Gus Ipul, seharusnya sebelum bepergian ke luar negeri, apalagi sampai menginap dan mengajak pejabatnya, harus meminta izin dulu kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

” memang lebih elok, bila sebelum pergi meminta izin terlebih dahulu kepada Mendagri dan Gubernur. Saya tidak tahu soal itu, mungkin saja suratnya ke meja Gubernur,” kata Gus Ipul usai menghadiri pelantikan pengurus MWC NU Kecamatan Panceng, Sabtu (18/11) Sore.

Hingga berita ini ditulis ,tidak ada informasi resmi terkait kepergian tersebut dalam rangka apa. Sebab para pejabat yang ikut, terkesan sepakat untuk menghindar saat ditanya tentang hal tersebut. ( luhung/salvado )