Ketapang, investigasi.today – Menurut Aliansyah SE manta Ketua HIPMI Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, menjelaskan kepada Investigasi pada (30/11) dikediamannya Jalan S. Parma Prumahan Gren Reginsi Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
Bahwa pada prinsipnya sangat mendukung dengan adanya pekerjaan pelebaran Jalan dalam Kota Ketapang. Namun yang sangat di harapkan oleh Aliansyah SE, dalam proses render dan pelaksanaan fisik pekerjaan pelebaran jalan dalam Kota Ketapang, jangan sampai berbenturan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Karena menurut penilaian Aliansyah SE, proses tender ada indikasi tidak mengacu kepada UUJK.
Maka diminta oleh Aliansyah SE , kepada Instansi Pemerintah yang menangani hal terabyte, agar dapat memberikan penjelasan tentang proses tender tersebut, agar tidak terjadi bertentangan dengan ranah hukum karena waktunya sangat meet. Sedangkan untuk tender APBD P memakan waktu sampai 51 hari seharusnya yang dapan dilaksanakan saat ini dengan pagu dana To. 200.000.000,00 kebawah Sana, mengingat APBD P saat ini masih dalam kondisi depisit anggaran.
Jika tidak ada tanggapan dari Instansi terkait dalam masalah Ibi, maka saya selaku masyarakat imam, khususnya pelaku Jasa Konstruksi akan melakukan investigasi kelapangan, dan akan melaporkan keaparat penegak hukum (APH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kata Aliansyah SE.
Dari penjelasan Aliansyah SE, Investigasi coba menghubungi Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tara Ruang Kabupaten Ketapang, Edi Kusnadi alias Kokot pada (30/11) namun tidak berada di ruangan kerjanya. Selain itu Investigasi melanjutkan dengan menghubungi Kokot melalui Via telephone genggamnya dan Whatsapp namun tidak mendapatkan jawaban karena nomornya tidak Aktif. (rahman)
