Banyuwangi, investigasi.today – Selama ini pemerintah desa mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) besarnya mencapai miliaran rupiah.
Dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat berupa Dana Desa (DD) serta Anggaran Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan antara lain untuk pelayanan publik, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dll.
Akan tetapi pemerintah Desa masih saja menarik biaya administrasi dalam hal pelayanan publik yang seharusnya gratis, seperti halnya di Pemerintahan Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
Salah seorang warga Desa Ringintelu melontarkan nada protes karena dimintai biaya administrasi besarnya mencapai ratusan ribu rupiah oleh oknum Sekretaris Desa (Sekdes).
“Saya ditarik biaya Rp 600 ribu oleh pak Carik/sekdes”, tutur warga yang enggan disebutkan namanya.
Biaya tersebut untuk bayar biaya admistrasi balik nama sebidang tanah terletak di Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo.
Warga protes lantaran dinilai biaya tersebut terlalu mahal dan tidak sewajarnya terlebih tidak ada kuitansi pembayaran.
“Biaya untuk administrasi balik nama bidang tanah tersebut terlalu mahal dan tidak diberi kuitansi pembayaran”, ujar warga.
Pembayaran tanpa disertai kuitansi merupakan ‘Akal Bulus’ oknum untuk menyiasati agar tidak menimbulkan suatu permasalahan karena penarikan biaya administrasi tidak berdasarkan peraturan yang jelas. (Widodo)
