Gresik, Investigasi.today – Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pasca pandemi covid-19, DPRD Gresik melalui Komisi 3 menggelar kegiatan FGD bersama 4 OPD dan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Gresik.
Terkait kegiatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widyana menyampaikan tujuan digelarnya FGD atau diskusi kelompok bersama beberapa OPD terkait dan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah untuk menbahas terkait percepatan pembangunan infrastruktur pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Gresik.
“Hasil pembahasan dalam FDG ini berupa rekomendasi akan kita sampaikan kepada eksekutif yang menaungi OPD terkait di bidang infrastruktur,” ungkapnya.
Asroin menuturkan, ada beberapa poin pembahasan dalam FGD yang masuk program prioritas sesuai kesepakatan bersama. Yakni: fokus pada beberapa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Selanjutnya, pengoptimalan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) oleh desa masing-masing, untuk membangun infrastruktur wajib menggunakan pola atau sistem padat karya dari warga desa setempat.
Selain itu, perlunya penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di tiap wilayah atau desa untuk mengelola wisata desa. Di samping itu peran pemerintah daerah dalam menyupport kegiatan tersebut sesuai kebutuhannya agar bisa berjalan.
Kemudian, terkait penuntasan pembangunan jalan lingkar kota, mulai dari Nippon Paint atau Prambangan Kecamatan Kebomas sampai ke Banjarsari Kecamatan Cerme, dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Gresik.
“Karena itu untuk memperlancar transportasi dan jaringan jalan yang dibutuhkan masyarakat. Dimana penuntasan jalan lingkar kota mulai Nippon Paint atau Prambangan sampai Banjarsari, merupakan impian pemerintah kota yang belum selesai selama 13 tahun,” terangnya.
“Terutama penyempitan akses jalan di depan SDN Prambangan bagaimanapun caranya harus tuntas agar pembangunan jalan lingkar kita bisa terealisasi,” lanjutnya.
“Sehingga kedepan bila jalan tersebut tuntas maka bisa mengurangi beban jalan dan mengurai kemacetan di jalan Wahidin Sudiro Husodo, di saat tertentu,” pungkas Asroin.
Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi bertempat di ruang komisi III tersebut dihadiri empat instansi dari pemerintah daerah meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Prumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan. Juga dari kalangan akademisi yakni Universitas Muhannadiyah Gresik (UMG) serta tiga desa di kecamatan Kebomas seperti Desa Kembangan, Desa Kedanyang dan Desa Prambangan. (Slv)
